Minggu , 29 Maret 2020
Home » Politik » Ketua FPKS DPRD Riau Berharap ASN Miliki Ide dan Inovasi Untuk Tingkatkan PAD

Ketua FPKS DPRD Riau Berharap ASN Miliki Ide dan Inovasi Untuk Tingkatkan PAD

Ketua fraksi PKS DPRD Riau Markarius Anwar didaulat menjadi narasumber di acara Forum Perangkat Daerah. (foto: istimewa)

PEKANBARU (RiauNews.com)– Ketua fraksi PKS DPRD Riau Markarius Anwar didaulat menjadi narasumber di acara Forum Perangkat Daerah (FPD) yang digelar oleh Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Riau, Senin (17/02/2020). Pria yang akrab disapa pak Eka tersebut hadir mewakili Komisi I DPRD Provinsi Riau, yang menaungi bidang pemerintahan.

Acara yang digelar di Aula Flamboyan BKD Provinsi Riau itu diikuti 100 orang peserta, yang terdiri dari perangkat BKD Kabupaten se-Provinsi Riau dan pegawai.

Selain dari komisi I DPRD Provinsi, pemateri juga dihadirkan dari Badan Kepegawaian Nasional (BKN) dan Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian Dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang).

Dalam pemaparannya, Markarius Anwar menyoroti beberapa isu strategis yang berkaitan dengan integritas dan kualitas SDM di lingkungan Aparatur Sipil Negara (ASN). Ia melihat, setiap tahun Provinsi Riau mengalami penurunan pendapatan daerah. Markarius berharap ASN di lingkungan Provinsi memiliki ide-ide besar, inovasi dan kreatifitas untuk menambah pendapatan daerah di Provinsi Riau.

“Saya mengusulkan, untuk meningkatkan kinerja ASN di lingkungan Pemerintahan Provinsi Riau, diadakan kegiatan motivasi dan pembinaan ruhaniyah sekali seminggu. Sehingga ASN bisa bekerja dengan baik dan meniatkan semua kerja-kerja yang dilakukan bernilai ibadah,” usul alumni S2 Urban Designer Universitas Teknologi Malaysia tersebut.

Bukan tanpa alasan, Markarius Anwar menilai banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang harus diselesaikan dilingkungan ASN. Mulai dari kedisiplinan, etos kerja, integritas hingga SDM yang kurang memadai.

Saat ini jumlah ASN lebih terkonsetrasi di ibukota Provinsi Riau, Kota Pekanbaru, tidak seimbang dengan di daerah, sehingga menjadi kendala dalam optimalisasi pelayanan kepada masyarakat.

“Selain itu, Indikator penempatan jabatan hendaknya lebih terbuka. Jangan sampai ada jabatan indentik dengan kedekatan, keluarga dan hubungan lainnya. Sementara indikator potensi dan prestasi tidak dijadikan wadah penilaian. Berikan kesempatan yang muda untuk berkembang, dan lebih maksimal meningkatan kinerja,” cetusnya.

“Maksimalkan evaluasi kinerja ASN berbasis Industri 4.0, seperti absensi, kinerja elektronik, (Sasaran Kinerja Pegawai Elektronik (ESIKAP). Meskipun aplikasi memudahkan kinerja pegawai, namun bukan mengurangi kualitas layanan sebagai ASN. Bagi pegawai yang tidak mampu mengikuti perkembangan sistem, saatnya untuk lebih bertanggung jawab mengundurkan diri,” tegasnya.

Lebih lanjut, pria yang pernah berprofesi sebagai dosen Arsitektur di Universitas Lancang Kuning tersebut berharap komitmen dalam bekerja para Pegawai hendaknya ada sebuah logika dalam membangun komitmen, berapa gaji dan tunjangan yang diterima sebagai ASN, setara dengan kinerja yang dilakukan, target, capaian dan program yang sesuai dengan arah dan kebijakkan pemerintah daerah.

“Integritas dan profesional ASN dalam menjalankan tugas yang diembankan sesuai Tupoksi. Ini melihat pada fenomena kasus hukum yang banyak menyerat ASN, seperti korupsi dan penyalahgunaan obat terlarang,” ujarnya.

Menyinggung persoalan SDM, ia menilai peningkatan kualitas SDM yang mewakili perubahan tidak boleh stagnan, harus setara dengan perkembangan zaman, atau bahkan berkembang melampaui skill dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk menjalankan pemerintahan modern di masa mendatang.

Upaya tersebut dilakukan dengan melakukan perencanaan ASN yang mengacu pada core business instansi berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja. Oleh karena itu dibangun aplikasi e-formasi pada Command Center Kementerian PANRB untuk mengidentifikasi kebutuhan CPNS, sebaran PNS, tren pensiun, dan anggaran untuk belanja pegawai.

“Untuk mengatasi permasalahan dalam sektor SDM adalah dengan menyempurnakan dan
mengevaluasi standar pelayanan, sebab progres pekerjaan yang dilakukan pemerintah sudah sangat bagus, namun tuntutan masyarakat akan jauh semakin besar. Selain itu juga, para pimpinan instansi pemerintah harus terlibat aktif dalam proses lelang jabatan untuk menentukan jabatan-jabatan stragis di lingkungannya. Karena memang saat ini tidak hanya dibutuhkan SDM dengan kompetensi tinggi, melainkan juga yang berintegritas tinggi,” tambahnya, memberikan solusi.*** [rls]

Pewarta: Edi Gustien

Tinggalkan Balasan