Minggu , 29 Maret 2020
Home » Spesial Riau » Kampar » Presiden dijadwalkan besok serahkan SK Hutan Adat untuk Kampar

Presiden dijadwalkan besok serahkan SK Hutan Adat untuk Kampar

Hutan di Riau merupakan rumah bagi berbagai satwa yang dilindungi, seperti harimau sumatera dan gajah.

Pekanbaru (Riaunews.com) – Jumat (21/2/2020) besok, dua Kenegerian di Kabupaten Kampar akan mendapatkan SK Hutan Adat dari Pemerintah Republik Indonesia, yaitu Kenegerian Kampa dan Kenegerian Patapahan

SK ini akan diserahkan langsung kepada Perangkat Adat dua kenegerian oleh Presiden Jokowi di Taman Hutan Raya (Hatura) Sultan Syarif Hasyim Kabupaten Siak.

“Dari Provinsi Riau hanya dua kenegerian ini yang hutan adatnya di-SK-kan oleh presiden,” jelas Ketua Tim Kerja Percepatan dan Penetapan Hutan Adat Kampar (TKP2HAK) kepada awak media di Pekanbaru usai rapat persiapan penyerahan SK di Pekanbaru, Kamis (20/2/2020).

Himyul menjelaskan, di Riau saat ini ada 308 komunitas adat, dan yang diusulkan ke pemerintah Hutan Adatnya hanyalah Kampar, karena untuk bisa mengusulkan Hutan Adat banyak yang perlu dipersiapkan. Salah satunya adanya regulasi dari pemerintah daerah, berupa SK dari Bupati atau Gubernur.

Dilansir Media Center Riau, Kampar sudah mengeluarkan 7 SK Hutan adat di kabupaten tersebut. Dan usulan yang disampaikan untuk lima Hutan Adat yaitu Hutan Adat Kuok, Hutan Adat Petapahan, Hutan Adat Rumbio, Hutan Adat Batu songgan, Hutan adat Kampa.

Sedangkan usulan yang disampaikan ke Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang disetujui baru dua, yaitu Hutan Adat Kampa, dengan SK nomor 7504/menlhk-PSKL/PTKHA/KUM-1/9/2019, Hutan Adat Ghimbo Bonca Lida dan Ghimbo Pomuan Kenegerian Kampa, Kecamatan Kampa dengan luas 256 Hektar.

Kemudian untuk Petapahan SK nomor 2503/menlhk-PSKL/PTKHA/KUM-1/9/2019, Hutan Adat Ghimbo Putui kenegerian Petapahan, Kecamatan Tapung, dengan luas 251 hektare.

Menurutnya dengan adanya SK ini memberikan manfaat bagi masyarakat adat, pertama adanya pengakuan keberadaan hutan ini milik masyarakat adat, dan pengakuan ini berlaku tidak ukuran tahun atau masa namun bisa selamanya.

“Selama masyarakatnya masih ada, selama adatnya masih dipakai sebagai aturan masyarakat,” ujarnya.

Manfaat kedua diakuinya Hutan Adat ini adalah dalam pengelolaan hutan nantinya akan mendapat bantuan atau fasilitas dari Pemerintah atau pihak lain.***

User Rating: Be the first one !

Tinggalkan Balasan