Minggu , Oktober 17 2021

Tolak Omnibus Law Ciptaker berbuah teror dan intimidasi

Ratusan buruh menggelar unjuk rasa menentang omnibus law di Jakarta, Senin (20/1/2020). (Foto: Antara via CNN Indonesia)

Jakarta (Riaunews.com) – Sejumlah kelompok masyarakat sipil yang menolak Omnibus Law Rancangan Undang-undang Cipta Kerja (RUU Ciptaker) mendapatkan intimidasi dari berbagai kalangan.

Hal ini disampaikan Pengacara Publik Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, Citra Referandum dalam diskusi mengenai RUU Omnibus Law Ciptaker di Kantor Walhi, Mampang, Jakarta Selatan, Kamis (20/2/2020).

Dikutip CNN Indonesia, Citra mengatakan dalam satu bulan terakhir, dua kasus intimidasi ditujukan kepada pihak-pihak yang menolak Omnibus Law RUU Ciptaker. Kejadian pertama yakni pembubaran diskusi soal Omnibus Law RUU Ciptaker yang diselenggarakan oleh mahasiswa dan buruh di Srengseng, Jakarta Barat, Sabtu (8/2) silam.

“Ada polisi yang mengaku sebagai kanit intelkam menanyakan perizinan diskusi dan meminta bubar diskusi, karena (diskusi) menentang kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Menurut Citra, anggota kepolisian itu datang sejak sore sekitar pukul 16.00 WIB. Namun, karena anggota polisi itu tidak memiliki dasar untuk membubarkan diskusi, akhirnya polisi tersebut mengawasi jalannya diskusi hingga pukul 22.00.

Polisi, kata dia, juga sempat mengintimidasi lewat ketua RT dan karang taruna setempat. Ketua RT dan karang taruna dipanggil sekitar pukul 20.00 WIB untuk menghadap polisi dan menanyakan perihal perizinan diskusi.

“Lalu meminta ke depan pihak RT dan karang taruna harus meminta izin dulu ke polisi setempat kalau ada warga yang mau ngadain diskusi,” tutur Citra.

Citra pun mempertanyakan masalah izin yang dipersoalkan oleh kepolisian. Menurutnya, selama ini penyelenggaraan diskusi tidak memerlukan izin dari kepolisian.

“Bahkan unjuk rasa pun sifatnya pemberitahuan, bukan izin. Apalagi diskusi,” jelasnya.

Terkait hal ini, Citra menduga negara tengah mempromsoikan ketakutan kepada warga. Ia menegaskan intimidasi tersebut tidak menggentarkan pihaknya untuk menyuarakan kritik terhadap pemerintah soal banyaknya aturan dalam Omnibus Law RUU Ciptaker bermasalah.***

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: