Kamis , 9 April 2020
Home » Spesial Riau » Tolak RUU Omnibus Law buruh dan DPRD Riau teken petisi

Tolak RUU Omnibus Law buruh dan DPRD Riau teken petisi

Perwakilan serikat pekerja mendatangi DPRD Riau guna menyampaikan penolakan terhadap omnibus law RUU Cipta Lapangan Kerja. (Foto: Edi Gustien/Riaunews.com)

Pekanbaru (RiauNews.com) – DPD Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP PP-KSPSI) Provinsi Riau, menyambangi DPRD Riau guna menyampaikan penolakan terhadap Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibuslaw Cipta Lapangan
Kerja.

“Kami serikat KSPSI adalah serikat pekerja yg paling besar di Indonesia dan kami kemarin berencana pada hari Rabu tgl 12 feb 2020 akan melaksankan demo besar-besaran akan tetapi hasil koordinasi dengan pihak kepilisian bahwa pihak DPRD Provinsi Riau bersedia untuk audiensi maka kami hari ini hadir disini,” kata Sekjen KSPSI AGN Riau, Erik Suryadi di hadapan ketua komisi  V Eddy Mohd Yatim, anggota komisi V Sunaryo, Kadisnakertransduk Provinsi Riau yang diwakili oleh Bidang  Pengawasan, Martaferi, di ruang rapat Komisi V gedung DPRD Riau, Kamis (13/2/2020).

Erik meminta DPRD Riau agar menolak RUU Omnibus law, karena dinilai sangat merugikan para buruh dan menyampaikan aspirasi ke pimpinan DPR RI.

“Inti dari dokumen yg kami bawa kepada Komisi ini menyatakan menolak ditetapkan RUU Omnibus law tenaga kerja, karena RUU tersebut kami nilai menguntungkan pihak perusahaan dan merugikan kaum buruh oleh karena itu kami sangat berharap Komisi V DPRD Riau bisa memperjuangkan nasib buruh di DPR RI,” pintanya.

KSPSI menolak pernyataan UU Ketenagakeljaan yang dianggap mengambat investasi. KSPSI sangat mendukung banyaknya investasi yang masuk ke Indonesia dengan catatan tidak merugikan dan mengurangi hak-hak pekerja/buruh.

Yang menghambat investasi bukan buruh/pekerja, berdasarkan hasil survei World Economic Forum terhadap pelaku bisnis ada 16 aktor antara lain yang tertinggi adalah korupsi 13,8 persen, inefesiensi birokrasi 11,1 persen, akses ke pembiayaan 9,2 persen, Insfrastruktur tidak memadai 8,8 persen,  kebijakan tidak stabil 8,6 persen, instabilitas pemerintah 6,5 persen, tarif pajak 6,4 persen.

“Sedangkan masalah peraturan ketenagakerjaan hanya diperingkat ke 13 yang persentasenya sangat kecil 4 persen,” kata Erik.

Sementara itu ketua KSPSI Kota Pekanbaru  Sunardi SH mengatakan kondisi akhir Omnibuslaw sangat merugikan buruh karena dinilai RUU tersebut dibuat secara sembunyi-sembunyi. Untuk itu agar DPRD Riau segera menindaklanjuti tuntutan KSPSI RIAU.

Bahwa RUU Omnibus law cipta lapangan kerja lebih berpihak pada kepentingan pengusaha, dapat dilihat dari Keputusan Menteri (Kepmen)  Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Nomor 378 Tahun 2019 tentang Satuan Tugas (Satgas)  bersama pemerintah dan Kadin untuk konsultasi publik Omnibus Law, dimana Satgas yang dibentuk pemerintah diketuai oleh Ketua Umum (Ketum) Kadin  tidak ada satupun anggota Satgas berasal dari unsur Serikat Pekerja/Serikat Buruh

Bahwa tidak dilibatkannya Serikat Pekerja/Serikat Buruh sebagai partisipasi publik dalam pembuatan RUU Omnibus Law khususnya klaster ketenagakerjaan yang secara langsung berdampak terhadap anggota Serikat Pekerja/Serikat Buruh termasuk anggota KSPSI sehingga dalam pembuatan RUU Omnibus Law tidak sesuai dengan ketentuan UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dan UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Bahwa Serikat Pekerja/Serikat Buruh tidak dapat mengakses draft RUU Omnibus Law yang dibuat pemerintah terkesan pembuatan RUU  sembunyi-sembunyi, hal tersebut bertentangan dengan pasal 96 ayat (4) UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana diubah dalam UU Nomor 15 Tahun 2019 tentang perubahan atas UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Bahwa materi dan muatan klaster ketenagakerjaan dalam RUU sebagaimana yang disampaikan pemerintah melalui para menteri dalam berbagai media sangat merugikan pekerja/buruh dengan mendegrasi hak-hak  yang sudah diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang ada saat ini.

Menanggapi hal ini ketua komisi V Eddy Yatim mengatakan perihal masalah RUU Omnibus Law,  DPRD  Riau telah menyampaikan tuntutan dari pekerja/buruh ke DPR RI dan sudah ditanggapi oleh DPR RI. Anggota DPR RI Diah Pitaloka yang ikut dalam RUU tersebut

“DPRD  Riau telah berusaha menyampaikan aspirasi dan aspirasi dari KSPSI Riau melalui aspirasi /petisi akan kita sampaikan segera. Kita telah mendorong RUU Omnibus Law agar DPR RI membahas kembali rancangan tersebut, karena masih ada penolakan dari buruh khususnya Provinsi Riau,” katanya. ***

Pewarta: Edi Gustien

Beri rating berita ini

User Rating: 4.15 ( 1 votes)

Tinggalkan Balasan