Sabtu , 11 Juli 2020
Home » Spesial Riau » Gubri minta Pusat bangun Pos Lintas Negara di Riau

Gubri minta Pusat bangun Pos Lintas Negara di Riau

Gubernur Riau Syamsuar.

Jakarta (Riaunews.com) – Gubernur Riau Syamsuar menyambut baik program Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) terkait pembangunan di semua sektor di daerah-daerah yang berbatasan langsung dengan negara tetangga. Termasuk di sejumlah daerah kabupaten/kota di Riau.

Gubernur Riau Syamsuar berharap, dengan dukungan nyata dari pemerintah pusat dalam membangun daerah perbatasan di Riau yang sebagian besar penduduknya masih miskin itu dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pemprov Riau, kata Gubri, siap bersama-sama dengan kabupaten/kota dan juga pemerintah pusat untuk mewujudkan bagaimana ke depan daerah perbatasan tidak lagi tertinggal, baik dari infrastruktur, sumber daya manusia maupun ekonomi.

“Tadi disampaikan ada 18 daerah yang masuk PKSN pusat kegiatan strategi nasional, dan salah satunya kabupaten Bengkalis sebagai daerah perbatasan. Nah kita harapkan nanti dapat dukungan dari pemerintah pusat agar bisa dibangun secara bertahap daerah perbatasan lainnya,” kata Syamsuar usai menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pengamanan Perbatasan Negara (Pamtas) Tahun 2020 yang ditaja oleh Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) di Jakarta, Rabu (11/3/2020).

Syamsuar menyinggung terkait dengan keberadaan pos lintas antar negara yang selama ini belum dimiliki Riau. Padahal Riau termasuk salah satu wilayah yang berbatas langsung dengan beberapa negara tetangga seperti Malaysia.

Ditambah lagi Riau sangat rentan dengan penyeludupan barang ilegal dari negara luar seperti narkoba, pencurian ikan dan barang ilegal lainnya dan sulit untuk terdeteksi, karena berbeda dengan daerah lain yang hanya perbatasan darat, sementara Riau perbatasan dengan laut.

“Pos lintas negara kita di Riau belum ada. Riau belum punya seperti pos yang ada di daerah lain. Perbatasan kita ini beda dengan Kalimantan atau Papua. Mereka berbatas batasnya darat, kalau kita laut. Kemudian dari segi pengawasan adanya kegiatan ilegal, sekarang kan perdagangan narkoba. Jadi agak sulit mengawal daerah pesisir kita ini,” jelasnya.

Dia mengaku, dengan belum adanya pos lintas negara, maka tidak hanya ancaman peyelundupan barang ilegal saja, tetapi juga membuat kemiskinan terus menghantui masyarakat perbatasan khususnya nelayan, karena ikan mereka akan dijual ke luar melalui jalur ilegal tersebut.

“Sekarang ini terutama nelayan-nelayan kita yang di perbatasan di sini mereka memasarkan ke seberang (Malaysia,red). Sementara kan harusnya nelayan kita sejahtera ini. Tapi sekarang ini malah tokenya yang ada di Malaysia sana yang kaya,” ulasnya.

Lebih jauh dia menjelaskan, selain memperketat ruang gerak transaksi ilegal, pembangunan pos lintas negara juga akan berkontribusi dalam peningkatan devisa negara dengan adanya pengawasan dari berbagai lini. Sehingga yang dihgarapkan roda perekonomian khususnya di daerah perbatasan tersebut secara otomatis akan meningkat.

“Tadi saya baru bicara sama orang karantina ikan dari perikanan, bagai mana kita bisa bekerja sama sehingga nanti mereka ikut mengawal disana. Sebab seperti tadi ada pos lintas negara tadi itu jelas, ada semua instansi tadi biar legal dan pendapatan negara kita bisa meningkat,” pungkasnya.***[MCR]

User Rating: Be the first one !

Tinggalkan Balasan