Sabtu, 20 April 2024

Kampanye lawan corona, puluhan pendengung ini ngaku tak dibayar pemerintah

Ikuti Riaunews.com di Google Berita
 
Para influencer mengaku tak minta bayaran pada pemerintah mendengungkan kampanye lawan corona. (Foto: Republika)

Jakarta (Riaunews.com) – Sekitar 20 influencer atau pendengung mengadakan pertemuan dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) pada Jumat, (20/3). Para pendengung menolak jika disebut mendapat bayaran dari pemerintah guna turut serta melawan virus corona.

Dilansir laman Republika, mewakili pendengung, Fathur mengatakan, pertemuan ini dilaksanakan secara efektif mengikuti prosedur social distancing. Tak hanya itu, pertemuan dilakukan juga dengan melaksanakan langkah-langkah preventif seperti pengukuran suhu tubuh dan penggunaan hand sanitizer.

“Tujuan pertemuan ini ialah berdiskusi mengenai informasi perkembangan kasus covid 19 di Indonesia dan mensinergikan berbagai gerakan masyrakat yang telah diinisasi oleh pihak yang hadir,” kata Fathur dalam siaran pers yang diterima Sabtu, (21/3/2020).

Para influencer yang hadir dalam pertemuan itu ialah Rachel Vennya, Indra Bekti, Sarah Gibson, Fathur, dr. Tirta, Taqy Malik, Olga Lydia, Akbar Rais, Ardina Putri, Tasya Kissty, Reza Pahlevi, Wildan Fahlevi, Mike Ethan, Pras (Kitabisa), Indra Sugiarto, Vinto Krisber, Andhika, Farisha, Arriefhardian Emon dan Arief Rosyid.

Fathur menekankan mereka bukanlah juru bicara dari pemerintah. Para pendengung hanya berusaha menyerap dan memfasilitasi aspirasi masyarakat secara sukarela.

“Kami juga sadar, tak dapat disebut sebagai perwakilan masyarakat. Kami hanya sekelompok orang yang dikenal di masyarakat, dan hari ini secara sadar dan sukarela membuat gerakan yang dapat berdampak bagi masyarakat,” ujarnya.

Pernyataan Fathur dan para influencer lainnya lantas mematahkan isu bahwa mereka dibayar pemerintah. Ia merasa gerakan yang dilakukan pendengung merupakan simbol kebersamaan.

“Informasi mengenai hal tersebut adalah hal yang tidak benar. Kehadiran kami justru lahir dari inisiasi untuk mengkonfirmasi berbagai informasi mengenai perkembangan covid 19 seperti validasi data kasus dan informasi mengenai kebutuhan yang belum terpenuhi,” tegasnya.***

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *