Minggu , 12 Juli 2020
Home » Hukum & Kriminal » Polda Riau siap hadapi Praperadilan Plt Bupati Bengkalis

Polda Riau siap hadapi Praperadilan Plt Bupati Bengkalis

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto.

Pekanbaru (Riaunews.com) – Kepolisian Daerah Riau mengaku siap menghadapi praperadilan yang diajukan Wakil Bupati Bengkalis Muhammad, karena tidak terima ditetapkan sebagai tersangka.

Kabid Humas Polda Riau, Kombes Pol Sunarto mengatakan, adanya permohonan praperadilan yang diajukan Muhammad, yang juga Plt Bupati Bengkalis ini. Menurut dia, upaya praperadilan itu merupakan hak tersangka, dan pihaknya selagi Termohon siap menghadapi gugatan tersebut.

“Prinsipnya bahwa praperadilan itu hak (tersangka), silakan saja. Kita akan layani. Yang jelas proses hukum tetap berjalan sesuai koridor hukum,” singkat mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) itu.

Sebelumnya, Sunarto pernah menyampaikan imbauan agar Muhammad taat hukum. Muhammad diminta hadir memenuhi panggilan penyidik untuk diperiksa sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang menjeratnya.

“Kita mengimbau, sebagai pejabat publik, (Muhammad) hendaknya taat. Patuh hukum, mengikuti aturan. Ikuti saja,” tegas perwira menengah Polri yang akrab disapa Narto itu pada akhir pekan kemarin.

Dilansir Haluan Riau, Muhammad diketahui telah tiga kali mangkir memenuhi panggilan penyidik dalam perkara itu. Muhammad pernah dipanggil pada Kamis (6/2) lalu. Kemudian, pada Senin (10/2), dan Selasa (25/2) kemarin. Dalam tiga kesempatan itu, Muhammad tidak mengindahkan panggilan penyidik.

Kendati begitu, politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) itu, tak kunjung dijemput paksa. Terkait hal itu, Sunarto memberikan penjelasannya.

“Masih dikoordinasikan penyidik dengan Direkturnya (Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Riau,red),” jelas Narto.

Apakah nanti Muhammad akan dimasukkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO), Narto kembali memberikan jawaban yang senada.

“Sedang didiskusikan, dirapatkan oleh penyidik dengan Direkturnya,” imbuh mantan Kabid Humas Polda Sulawesi Tenggara (Sultra) itu.

Dalam kesempatan itu, dia juga menyampaikan, sesuai aturan yang ada, jika telah tiga kali mangkir dari panggilan penyidik, seorang tersangka itu bisa dilakukan penjemputan paksa.

“Aturannya (begitu). Tiga kali panggilan disertai dengan surat perintah membawa,” pungkas Kabid Humas Polda Riau itu.

Diketahui, saat proyek pengadaan dan pemasangan pipa transmisi PDAM di Inhil berlangsung, Muhammad diketahui menjabat sebagai Kabid Cipta Karya Dinas Pekerjaan Umum (PU) Provinsi Riau. Proyek itu dikerjakan pada tahun 2013 dengan menghabiskan dana sebesar Rp 3.415.618.000. Proyek ini ditengarai tidak sesuai spesifikasi.

Sementara itu, Muhammad sendiri sudah 3 kali mangkir dari panggilan penyidik Ditreskrimsus Polda Riau untuk diperiksa, pasca ditetapkan sebagai tersangka.***

User Rating: Be the first one !

Tinggalkan Balasan