Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Hutang negara di bawah rezim Joko Widodo terus membengkak, namun penyelenggara negara saat ini masih terus berdalih bahwa rasio hutang tersebut masih aman.
Hutang terbaru yang baru saja dibuat dengan ‘bangga’ adalah dengan penerbitan global bond di saat masyarakat berjuang melawan pandemo virus corona (Covid-19).
Banyak pihak yang menyayangkan langkah yang diambil Menteri Ekonomi Sri Mulyani tersebut, salah satunya adalah Anggota DPR RI Fadli Zon.
Namun tak sekadar kritik, Fadli juga menawakan solusi bagi pemerintahan Jokowi.
Menurut politikus Partai Gerindra ini, solusi pertama sebelum membuka opsi penambahan utang, pemerintah seharusnya merasionalisasi anggaran negara terlebih dahulu. Belanja dan pengeluaran yang tidak perlu, tidak mendesak, harus segera dialihkan untuk mengatasi krisis.
“Anggaran untuk pemindahan ibukota harus distop termasuk sarana pendukungnya. Pembangunan infrastruktur, misalnya, kecuali dalam bidang kesehatan dan pendidikan, seharusnya dihentikan dulu, dan dialihkan anggarannya,” kata Fadli dalam thread di akun media sosial Twitternya, Ahad (12/4/2020).
Kedua, kalaupun terpaksa harus berutang, pemerintah bisa mencari opsi utang ‘government to government’ saja, dimana dengan bekal hubungan bilateral yang baik, kita mungkin bisa mendapatkan pinjaman dengan bunga yang lebih rendah dan tidak membebani.
“Carilah opsi pinjaman yang lebih murah dari penerbitan obligasi,” saran anggota Komisi I DPR RI ini.
Intinya, tambah Fadli, pemerintah seharusnya kreatif mencari solusi, dan bukannya terjebak pada solusi tunggal yang mahal dan membebani masa depan. Termasuk membebani seluruh rakyat Indonesia baik kini maupun mendatang.
“Saya khawatir, krisis kesehatan akibat Corona ini akan dijadikan dalih oleh pemerintah untuk mengeruk utang sebesar-besarnya untuk menutupi compang-campingnya keuangan negara, jadi bukan untuk mengatasi krisis yang sedang dihadapi rakyat itu sendiri. Ini baru satu kekhawatiran,” katanya.
Kekhawatiran yang lain adalah pemerintah tidak sanggup membuat terobosan untuk mengatasi krisis yang tengah berlangsung.
Padahal, menghadapi krisis yang tidak biasa ini, pemerintah seharusnya berusaha membuat banyak terobosan, dan bukannya terjebak pada solusi konvensional dengan terus-menerus memperbesar utang.
Dijelaskan Fadli, dalam kondisi seperti sekarang ini, surat utang kita tidak ada harganya.
“Kita harus memberi ‘yield’, atau imbal hasil yang tinggi, agar obligasi dibeli investor. Masalahnya, yield yang tinggi itu jelas tidak ekonomis, dan sangat membebani keuangan kita,” katanya lagi.
Pekan lalu Moody’s Investors Service sudah memperingatkan potensi naiknya beban bunga utang Indonesia. Naiknya yield SUN yang disertai dengan pelemahan kurs rupiah, menurut mereka, akan kian melambungkan beban bunga utang pemerintah ke depan.***
