Refly Harun tahu bakal dicopot karena mengkritik pemerintah

Refly Harun.

Jakarta (Riaunews.com) – Refly Harun mengaku sudah tahu bahwa cepat atau lambat ia akan dicopot dari jabatannya sebagai komisaris utama (komut) PT Pelabuhan Indonesia I (Persero) atau Pelindo I oleh pemerintah melalui Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Sebagai pejabat di perusahaan pelat merah sekaligus pakar hukum tata negara, Refly tak pernah mengubah kebiasaannya untuk melancarkan serangan kritiknya kepada pemerintah sejak 2017 hingga sekarang. Kritik itu khususnya ia tujukan kepada pihak istana.

“Saya paham sooner or later pasti diganti. Itu saya paham. Saya mengkritik pemerintah sejak 2017. Dari awal ketika diangkat oleh Bu Rini (eks Menteri BUMN) kan saya sudah bilang kalau saya tidak akan berubah. Jadi saya tetap ngomong apa adanya,” ujar Refly kepada CNNIndonesia.com, Senin (20/4) malam.

Ia mengaku telah berkomitmen sejak awal untuk tak mengubah cara berpikirnya meski sudah mendapatkan jabatan ‘empuk’ di perusahaan pelat merah. Untuk itu, Refly tetap mengkritisi setiap kebijakan yang dikeluarkan pemerintah.

“Saya hanya ingin membuktikan dua hal bahwa kalau diberikan jabatan saya kritis tidak hilang, lalu kemudian kalau kritis bukan berarti mengharapkan jabatan. Saya sudah buktikan, saya diberikan jabatan dan saya tetap kritis,” tegas Refly.

Refly menyatakan ia diberitahu oleh pihak Kementerian BUMN bahwa dirinya akan dicopot dari jabatan komut Pelindo I beberapa hari lalu. Menurut dia, pemerintah beralasan pencopotan dilakukan karena sedang dilakukan restrukturisasi perusahaan pelat merah.

“Alasannya restrukturisasi, itu kan alasan umum. Alasan bersayap, gitu,” imbuh Refly.

Kendati demikian, ia mengaku tak menentang keputusan Menteri BUMN Erick Thohir. Menurut dia, keputusan itu justru membuatnya kini lebih bebas untuk mengkritisi setiap gerak pemerintah.

“Saya tidak ingin memunculkan mispersepsi di publik seolah-olah saya ngotot ingin jabatan itu. Jadi ya sudah, oke silahkan tapi saya pesan kepada Menteri Erick betul-betul konsisten menjaga BUMN dari pemalak,” tutur Refly.

Mengingatkan saja, Refly diangkat menjadi Komisaris Utama Pelindo I oleh eks Menteri BUMN Rini Soemarno pada 2018 lalu. Aturannya, Refly menempati posisi itu hingga lima tahun kemudian atau sampai 2023 mendatang.

Diketahui, beberapa hari lalu Refly melontarkan sejumlah kritik kepada Presiden Joko Widodo. Menurutnya, isi Perppu yang baru saja dikeluarkan Jokowi untuk mengatasi corona berpotensi melanggar prinsip Negara Hukum.

Dirinya juga mengkritisi masuknya perusahaan milik staf khusus milenial Jokowi, Belva Delvara, yakni Ruangguru.com sebagai Mitra Kartu Prakerja dengan nilai proyek Rp5,4 triliun tanpa tender.

Sebelumnya Refly juga berkomentar mengenai keengganan pemerintah memberlakukan lockdown karena tak ingin tanggung hidup rakyat.***

Tinggalkan Balasan