Jakarta (Riaunews.com) – Rektor Universitas Ibnu Chaldun (UIC) Musni Umar menilai tindakan Basuki Tjahaja Purnama (BTP) alias Ahok di PT. Pertamina sebagai komisaris utama seperti direktur utama dan juru bicara.
Musni menerangkan, tugas komisaris utama ialah melakukan pengawasan jalannya perusahaan dan memberikan saran kepada direksi.
“Maaf saya harus koreksi yang dilakukan Pak Basuki T. Purnama (Ahok) tak obahnya merangkap Direktur Utama dan Juru Bicara Pertamina,” kicau Musni Umar menggunakan akun Twitter @musniumar Selasa (14/4/2020).
Pernyataan Musni disampaikan setelah Ahok memberikan informasi kepada pengemudi ojek online tentang kebijakan PT. Pertamina. Lewat Twitternya, Ahok mengatakan bahwa pengemudi Ojol mendapatkan cashback setiap membeli bahan bakar di SPBU milik PT. Pertamina (Persero).
Untuk sobat rider ojek online, dapatkan cashback 50% maksimal Rp15.000 bagi 10.000 pengendara ojek online perhari, untuk pembelian Pertalite, Pertamax dan Pertamax Turbo dengan aplikasi MyPertamina. Promo berlaku pada periode 14 April-12 Juli 2020,” kicau Ahok menggunakan akun @basuki_btp.
Sementara itu, Direktur Utama Pertamina, Nicke Widyawati, menjelaskan bahwa program ini merupakan upaya Pertamina untuk meringankan beban hidup para pengemudi Ojek Online terutama pada masa wabah Covid-19.
Pada Februari 2020 lalu sindiran serupa juga dilontarkan politisi Partai Gerindra Andre Rosiade.
Anggota Komisi VI DPR RI ini menilai peran jajaran Komisaris Pertamina terlihat lebih menonjol.
Hal itu diungkapkan Andre dalam rapat dengan Komisi VI DPR RI, Jakarta, Selasa (25/2/2020). Andre menyinggung soal transparansi yang terlihat lebih banyak dilakukan jajaran komisaris, padahal Pertamina memiliki banyak direksi.
“Saya ingin bertanya kepada jajaran Direksi Pertamina apa betul yang bisa bikin transparansi itu komisaris bukan direksi?” tanya Andre kepada Dirut Pertamina Nicke Widyawati.
Ia juga menyinggung gaya Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) seakan-akan menjabat sebagai direktur utama.
“Selama ini saya tahu di UU perseroan itu, seluruh eksekusi itu adalah yang melaksanakan direksi, itu UU perseroan yang kita ketahui. Tapi seakan-akan persepsi publik, yang bekerja di Pertamina itu komisaris,” cetus Andre.
Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok mengumumkan soal tranparansi pada tubuh perusahaan pelat merat tersebut. Semua pengadaan barang yang dilakukan perseroannya bisa dipantau oleh masyarakat luas.
Seperti pengadaan minyak mentah, elpiji, BBM, hingga status kapal carter bisa dipantau masyarakat luas melalui laman resmi Pertamina.
Melalui akun twitternya @basuki_btp, Ahok mengumumkan kini Pertamina lebih transparan.
“Mulai hari ini, akses Informasi operasional PT Pertamina (Persero) terkait pengadaan crude, LPG dan BBM termasuk status kapal carter sudah dapat diakses melalui website resmi perseroan,” tulis Ahok.
Ahok berharap, dengan keterbukaan informasi Pertamina bisa mendapat masukan dan saran terbaik dari masyarakat.***
Eksplorasi konten lain dari Riaunews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.