Jokowi dikritik karena diangga diskriminasi pada petani

Jakarta (Riaunews.com) – Ekonom Senior Faisal Basri mengkritisi diskriminasi kebijakan pemerintah kepada sektor pertanian selama pandemi Covid-19. Dalam tulisannya yang bertajuk ‘Apakah Petani Tidak Pantas Dibantu?’, ia mengungkapkan kondisi sektor pertanian saat ini.

Selain itu, ia membandingkan kebijakan pemerintah pada sektor pertanian dengan sektor lainnya yang juga terpuruk akibat virus corona, salah satunya transportasi.

Dengan mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS), ia mengungkapkan sub sektor tanaman pangan mengalami kontraksi sebesar minus 10,3 persen pada kuartal I 2020. Angka itu merupakan yang terparah nomor dua setelah sub sektor transportasi udara yang minus 13,3 persen.

Baca: Faisal Basri kritisi minimnya pemangkasan anggaran di sejumlah Kementerian

“Namun, perlakuan pemerintah terhadap transportasi udara sangat besar sejak awal pandemik Covid-19,” tulisnya, dikutip Kamis (28/5/2020).

Padahal, kontribusi sub sektor tanaman pangan kepada Produk Domestik Bruto (PDB) lebih besar ketimbang sub sektor transportasi udara. BPS mencatat kontribusinya masing-masing 2,82 persen dan 1,63 persen pada tahun 2019.

Meskipun besar, sejak awal pandemi pemerintah ternyata lebih banyak menggelontorkan insentif pada sub sektor transportasi udara ketimbang ke petani. Sebut saja, insentif jumbo untuk diskon tarif pesawat hingga kucuran dana Rp8,5 triliun untuk PT Garuda Indonesia (Tbk) berupa Dana Talangan Investasi.

Baca: Luhut pertimbangkan seret Faisal Basri ke jalur hukum

Sekadar mengingatkan, pada Maret lalu, pemerintah menyatakan bakal menggelontorkan insentif Rp443,39 miliar untuk diskon 30 persen tiket pesawat ke 10 destinasi wisata. Insentif itu akan dirasakan oleh 25 persen penumpang per pesawat yang berlaku sejak Maret-Mei 2020.

“Tapi, apa yang diperoleh petani tanaman pangan yang sangat terpuruk? Tidak ada sama sekali,” tulis Faisal.

Imbasnya, impor pangan menunjukkan tren peningkatan, sehingga defisit perdagangan pangan terus naik. Maklum, di tengah penyebaran virus corona, rakyat harus tetap makan meski produksi pertanian merosot.

Melansir CNN Indonesia, dalam tulisan lainnya yang berjudul ‘Lampu Kuning Impor Pangan’, Faisal membeberkan fakta kenaikan impor bahan pangan. Mulai dari sayuran, buah-buahan, gula, kedelai, daging sejenis lembu, daging dan binatang hidup, beras, dan garam.

Baca: Faisal Basri pedas, sebut Luhut lebih berbahaya dari Covid-19

Yang paling parah, kata dia, adalah impor gula. Sejak masa kolonial hingga tahun 1967, Indonesia adalah negara pengekspor gula, bahkan sempat menjadi negara pengekspor terpandang di dunia. Sayangnya, saat ini pasokan gula Indonesia justru bergantung impor.

“Pergulaan di Indonesia kian memburuk dan mencapai puncaknya pada 2016 ketika Indonesia menjelma sebagai negara pengimpor gula terbesar di dunia, sampai sekarang,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan petani tetap harus berproduksi meskipun terjadi pandemi. Namun, proses bertanam para petani tetap harus memperhatikan protokol kesehatan pencegahan covid-19.

Untuk mendukung produksi tersebut pemerintah sebenarnya sudah berjanji memberikan insentif senilai Rp600 ribu kepada petani miskin di tengah wabah virus corona. Insentif itu diberikan agar petani bisa tetap menanam pada periode tanam berikutnya.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyatakan BLT itu terdiri dari Rp300 ribu berupa bantuan langsung tunai (BLT) dan Rp300 ribu berupa sarana-prasarana. Terdapat 2,44 juta petani yang masuk dalam kategori miskin tersebut. Kendati demikian, Airlangga belum merinci mekanisme pemberian insentif tersebut.

Selain itu, dalam rapat terbatas yang dilakukan Kamis (28/5) ini, Jokowi juga menyatakan pemerintah menggelontorkan dana Rp34 triliun untuk subsidi bunga kredit kepada pelaku usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), petani dan nelayan guna menghadapi tekanan ekonomi yang diakibatkan oleh penyebaran virus corona.

Jokowi berharap dana tersebut bisa membantu petani mendapatkan kredit murah untuk mendukung produksi pertanian mereka. ***