BPIP: Pancasila dan agama tak bisa dibenturkan

Jakarta (Riaunews.com) – Staf Khusus Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila, Antonius Benny mengatakan, Pancasila sebagai dasar negara tak bisa dibenturkan dengan agama. Dia menjelaskan, pentingnya memerangi ujaran kebencian di media sosial yang membenturkan Pancasila dan Agama.

“Pancasila tidak bisa dibenturkan dengan agama karena dua hal tersebut merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan/dibenturkan,” katanya dalam sebuah diskusi daring, Rabu (10/6/2020).

Baca: Kabar Ruhut Sitompul jadi anggota BPIP dipastikan hoaks

Selain itu, dia menekankan, agar semua pihak dan masyarakat harus mengambil alih ruang publik khususnya di media sosial dengan menampilkan kedamaian dalam keragaman. Harapannya agar ujaran kebencian yang merusak persatuan bisa dikalahkan.

“Contoh-contoh kerukunan harus ditampilkan. Seperti yang dikatakan oleh Soekarno bahwa ketuhanan yang berkebudayaan. Pihak terkait dan masyarakat harus mampu merebut dan mengisi ruang publik dengan contoh kerukunan dan kedamaian,” tegas Benny.

Melansir Liputan6, dia juga mengamati adanya penggunaan agama untuk kepentingan politik khususnya dalam Pilkada dan sebagainya. Benny menilai, seharusnya Bawaslu, KPU, BPIP dan pihak terkait lainnya membuat etika kepatuhan agar hal tersebut tidak terulang.

“Harus adanya kesepakatan antara Bawaslu, KPU, BPIP dan pihak terkait lainnya untuk membuat adanya etika kepatuhan agar agama tidak dijadikan alat kepentingan politik. Etika itu seperti tidak adanya unsur sara. Tidak boleh mempertentangkan ideologi,” jelasnya.

Baca: Disangka dapat hadiah, pemenang lelang motor Jokowi dalam konser BPIP diamankan Polda Jambi

Sila persatuan untuk mencegah politisasi agama. Penanaman nilai Pancasila di era digitalisasi harus disesuaikan dengan untuk generasi milenial penanaman Pancasila ini bisa dikolaborasikan dengan olah raga, wisata, kesenian, hingga industri kreatif. Ini yang harus disasar.

Dikatakan Benny, industri hoaks saat ini akibat kurangnya pemahaman dalam memfilter informasi sudah banyak memakan korban, sehingga kedepan dibutuhkan pendidikan kritis yang dimulai dari sekolah dasar.

“Harus ada pendidikan dalam penggunaan teknologi dan media sosial ini harus ditanamkan sejak dini seperti di sekolah dasar. Tujuannya bisa memilih informasi benar dan salah. Juga untuk media massa harus memperhatikan etika dalam bermedia agar tidak menimbulkan perpecahan dan memberikan informasi yang tidak berdasarkan fakta,” tutupnya.***