Pemerintah milih pelatihan online karena offline lebih mahal

Paket dasar memancing di Kartu Prakerja.

Jakarta (Riaunews.com) – Manajemen Pelaksana (PMO) Program Kartu Prakerja mengatakan salah satu kendala penyelenggaraan pelatihan Program Kartu Prakerja secara tatap muka langsung (offline) adalah biaya pelatihannya yang mahal. Data yang didapat sementara biayanya dapat mencapai Rp5 juta.

Direktur Komunikasi Manajemen Pelaksana Prakerja Panji Winanteya Ruky dana yang harus dikeluarkan untuk mengikuti pelatihan secara offline jauh lebih besar dari bantuan pemerintah yang hanya Rp1 juta. Maka itu, ia mengaku harus melakukan kajian lebih lanjut.

Baca: KPK dalami persoalan Program Kartu Prakerja

“Bantuan untuk peserta hanya Rp1 juta tapi kenyataannya pelatihan offline lembaga pelatihan rata-rata nilainya Rp5 juta. Jadi perlu dilihat lagi,” ungkap Panji dalam video conference, Senin (8/6/2020).

Panji menyatakan pihaknya kemungkinan besar akan bekerja sama dengan beberapa kementerian/lembaga (k/l). Menurutnya, ada sembilan k/l yang saat ini memberikan pelatihan secara offline.

“Ada jutaan masyarakat dapat bantuan pelatihan dari kementerian yang dibayar melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN),” tutur Panji.

Oleh karena itu, PMO akan melakukan koordinasi dengan sembilan k/l untuk mengimplementasikan pelatihan secara offline seperti yang sejak awal direncanakan pemerintah. Panji mengaku sejauh ini belum bisa memberikan kepastian kapan pelatihan secara offline itu bisa dilakukan.

Baca: KOMPAK kupas harga satu video receh program Kartu Prakerja mencapai 3,733 Milyar

“Jadi kendala pelatihan offline ini selain ada penyebaran virus corona juga adalah biaya pelatihan offline yang mahal,” jelas Panji.

Dilansir CNN Indonesia, sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan pemerintah tengah mempersiapkan pelatihan program kartu prakerja secara offline. Namun, pelatihan secara daring (online) seperti yang dijalani peserta saat ini juga tetap akan dilakukan.

“Kami sedang siapkan alokasinya mana yang offline dan online,” tutur Airlangga.

Diketahui, pemerintah baru membuka pendaftaran Program Kartu Prakerja sampai gelombang ketiga. Sementara, PMO sedang mengkaji untuk membuka pendaftaran gelombang keempat dalam waktu dekat.

Direktur Eksekutif Manajemen Pelaksana Program Kartu Prakerja Denni Puspa Purbasari mengatakan pihaknya sedang mengevaluasi implementasi Program Kartu Prakerja dari gelombang I hingga III. Setelah itu, baru ada keputusan pembukaan pendaftaran gelombang IV.

“Saya sempat bilang setelah Lebaran, tapi komite sedang mengkaji dengan lembaga pengawas bahwa Program Prakerja berjalan seperti yang diharapkan publik. Insya Allah tidak lama lagi gelombang IV dibuka,” katanya.

Baca: Proyek Kartu Prakerja diyakini sarat koruptif, MAKI minta KPK menyelidik

Program Kartu Prakerja mulai berjalan pada pertengahan April 2020. Saat ini, ratusan peserta sudah mengikuti pelatihan melalui platform digital yang menjadi mitra pemerintah.

Pemerintah mengalokasikan dana untuk Program Kartu Prakerja sebesar Rp20 triliun. Dana itu digunakan untuk biaya pelatihan sebesar Rp5,6 triliun, dana insentif sebesar Rp13,45 triliun, dana survei Rp840 miliar, dan dana project management office (PMO) Rp100 juta.

Tinggalkan Balasan