Pemerintah tegaskan Pilkada tetap digelar 9 Desember 2020

Menteri Dlaam Negeri, Tito Karnavian.

Anambas (Riaunews.com) – Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian dan Menko Polhukam Mahfud MD menegaskan tidak akan ada penundaan Pilkada 2020. Pilkada diputuskan akan digelar pada 9 Desember 2020.

“Kunjungan ke Kepulauan Anambas ini juga sekaligus untuk menjajaki kemungkinan Pilkada serentak. Pemerintah ingin memastikan Pilkada tidak akan bergeser dari 2020. Pilkada tetap akan diselenggarakan 9 Desember 2020,” kata Mahfud saat kunjungan kerja ke Kepulauan Anambas, Kepulauan Riau, Kamis (4/6/2020).



Tito juga menyampaikan bahwa, tidak ada jaminan Covid-19 akan selesai 2021. Apalagi, banyak negara di dunia juga menggelar pemilu tahun 2020.

Baca: Jokowi teken Perppu Nomor 2/2020, Pilkada serentak 2020 ditunda

“Kalaupun ada vaksinnya baru tahun depan, belum persoalan distribusinya. Kalau spekulasi tahun depan yang belum tentu covid-nya selesai, kenapa ditunda tahun depan? Kalau lihat 60 negara di dunia semua on schedule, seperti Amerika, November tahun ini melaksanakan pemilu yang lebih besar dari kita. Semua on schedule, Jerman, Perancis juga melaksanakan,” Jelas Tito.

Tito menambahkan, Anambas masuk dalam 270 daerah yang akan melaksanakan Pilkada. Dia sudah meminta kepada Bupati agar anggaran pilkada untuk KPUD dan Bawaslu daerah. Termasuk untuk menambah protokol kesehatan, APD petugas lapangan dan masyarakat pemilih segera dicairkan agar dapat memulai tahapan pilkada.

“Apalagi kita sudah melaksanakan tananan baru, termasuk juga di politik terutama pilkada. Karena 270 kepala daerah ini sudah ada batasnya harus diganti, kalau ditunda, maka akan ada PLT dan kewenangannya terbatas, karena mereka tidak dipilih oleh rakyat,” pungkasnya.

Baca: Tahapan Pilkada Serentak di Riau ditunda



Melansir Merdeka, Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) mendesak untuk menunda Pilkada 2020 ditunda lagi. Desakan ini melihat sejumlah indikator seperti anggaran untuk biaya pelaksanaan Pilkada 2020 dengan protokol kesehatan di tengah pandemi Covid-19 yang belum ada.

“Kami mendesak agar KPU memutuskan kembali untuk menunda Pilkada 2020 dengan persetujuan DPR dan Pemerintah,” ujar Direktur Perludem, Titi Anggraini

“Kondisi pandemi yang belum juga mereda, serta persiapan kelanjutan pilkada ditengah pandemi yang masih jauh dari matang, hanya akan menimbulkan masalah besar di kemudian hari,” tambah Titi.***

Tinggalkan Balasan