Jumat , 10 Juli 2020
Home » Opini » Pendidikan Mahal Buah Penerapan Sistem Kapitalis

Pendidikan Mahal Buah Penerapan Sistem Kapitalis

 

Oleh : Nelly, M.Pd *)

Kondisi kesulitan ekonomi dan himpitan memenuhi kebutuhan hidup sangat terasa, apalagi saat pandemi melanda negeri. Hampir semua lini kehidupan saat ini tak luput dari pembiayaan yang mahal termasuk urusan pembayaran uang pendidikan.

Tingginya biaya perkuliahan dan adanya UKT bagi mahasiswa semakin menambah berat beban yang harus ditanggung oleh rakyat.
Hingga hal ini memicu mahasiswa untuk turun ke jalan melakukan aksi meminta keringanan pembayaran uang kuliah. Seperti dilansir dari laman berita Banten.news, 22/6/2020, puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa UIN Banten melakukan aksi demo terkait tuntutan penggratisan Uang Kuliah Tunggal (UKT) di depan Gedung Rektorat UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Di tempat berbeda tuntutan biaya kuliah murah juga dilakukan oleh sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam aliansi Gerakan Mahasiswa Jakarta Bersatu yang melakukan aksi unjuk rasa di Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud). Mereka meminta adanya audiensi langsung bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) Nadiem Makarim guna membahas aspirasi mereka terhadap dunia perguruan tinggi.

Aksi ini sampai membuat lalu lintas tersendat, hingga terjadi pembakaran ban di depan gerbang Kemendikbud. Salah satu tuntutan yang mereka soroti adalah soal pembiayaan kuliah di masa pandemi.

Mereka meminta adanya subsidi biaya perkuliahan sebanyak 50 persen. (detik.news.22/6/2020)
Kalangan mahasiswa telah menyampaikan protesnya atas minimnya perhatian pemerintah pada keadaan mahasiswa di tengah pandemi.

Kuliah daring, ortu sedang kesulitan ekonomi dan beban biaya pendidikan tetap mencekik. Maka adanya tuntutan mahasiswa terkait penurunan biaya UKT adalah sesuatu yang wajar.
Di masa pandemi ini perkuliahan tidak bisa dilakukan secara normal seperti biasa, hanya melalui daring.

Secara otomatis mahasiswa tidak mendaptkan haknya untuk mendapatkan pengajaran secara penuh. Mulai dari aktivitas praktikum di laboratorium maupun praktik lapangan sebagaimana normalnya perkuliahan semua ditiadakan.

Harusnya keadaan ini ditanggapi pemerintah dengan mengurangi biaya perkuliahan. Kuliah dengan daringpun cukup memberatkan sebab mahasiswa tetap harus membeli kuota data internet untuk tetap bisa mengikuti perkuliahan virtual. Apalagi ada wacana untuk menaikkan UKT dalam waktu dekat ini.

Walaupun akhirnya pemerintah dalam hal ini Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemdikbud) mengeluarkan kebijakan untuk meringankan beban orangtua yang anaknya tengah berada di tingkat perguruan tinggi. Selama masa pandemi ini, uang kuliah yang dikenal sebagai Uang Kuliah Tunggal ( UKT) dipastikan tidak akan mengalami kenaikan.

Hal ini disampaikan oleh Plt. Direkrur Jenderal Pendidikan Tinggi Kemdikbud, Prof. Ir. Nizam. Sementara itu Menteri Pendidikan Nadiem Makarim mengatakan pada pemberitaan terakhir seperti yang kutip dalam berita kompas.com, 23/6/2020 akan menurunkan pembayaran UKT sebagai bentuk respon dan jawaban dari aspirasi mahasiswa yang berkembang belakangan ini.

Meski akhirnya kemendikbud menetapkan ada skema penurunan UKT, semestinya disadari oleh umat bahwa pendidikan adalah hak warga negara. Negara wajib menyediakan secara gratis dan berkualitas.

Maka harusnya mahasiswa dan umat tidaknya hanya menuntut UKT diturunkan namun juga harus menuntut pendidikan gratis dan berkualitas.

Memaklumi kehadiran negara hanya berwujud penurunan UKT di masa pandemi sama saja dengan membiarkan berlangsungnya pendidikan sekuler yang mengamputasi potensi generasi khoiru ummah.

Tiadanya kritik terhadap kewajiban negara menyediakan pendidikan gratis artinya melestarikan tata kelola layanan masyarakat yang menyengsarakan karena lepasnya tanggung jawab penuh negara.

Beginilah gambaran kehidupan dalam tata kelola negeri bersistem kapitalis sekuler, pendidikan mahal namun tidak juga berkualitas.

Faktanya pendidikan di negeri ini jauh dari pendidikan yang berkualitas, berfasilitas unggul, dan berbiaya murah bahkan gratis. Kalaupun ingin mendapatkan sekolah atau perguruan tinggi yang bagus, berkualitas, fasilitas serba ada maka harus merogoh kocek yang tidak sedikit.

Hal ini wajar, sebab paradigma dalam sistem kapitalis negara hanya sebagai fasilitator bukan sebagai pengurus rakyat. Negara tidak hadir sebagai pelayan dan pengurus umat. Di sistem kapitalisme, semua hal terkait pendidikan serba berbayar mahal. Tidak ada yang murah, apalagi gratis. Hal itu karena negara lepas tangan dari urusan pendidikan.

Negara hanya menyediakan regulasi dan membiarkan rakyat berjuang sendiri demi mengakses pendidikan. Jika pun ada subsidi, jumlahnya tidak signifikan jika dibandingkan besarnya jumlah pelajar dan mahasiswa.
Pascaera Badan Hukum Pendidikan (BHP), pendidikan tinggi bahkan dikomersialisasi.

Pendidikan makin tak terjangkau rakyat miskin. Padahal pendidikan adalah investasi untuk masa depan negara.ditambah lagi asas negara liberal dan sekuler semakin menjauhkan peran agama dalam mencetak generasi unggul.

Inilah yang menjadi asas pendidikan dalam sistem kapitalis yang lebih menitikberatkan pada materi.
Hingga kurikulum hanya mengejar nilai-nilai dan materi semata.

Hasil outputnya pun tidak jauh dari mengejar nilai dan ijazah untuk mendapat pekerjaan setelah lulus. Lahirlah generasi yang materialistis namun tidak memiliki kepribadian, moral dan akhlaq mulia apalagi kepribadian Islam. Akhirnya tak sedikit dari mereka hanya menjadi bagian dari “alat produksi” kapitalis.

Paradigma Pendidikan Islam
Sungguh ini sangat berbeda dengan pendidikan dalam Islam. Dimana pendidikan adalah menjadi tanggung jawab negara, termasuk pendidikan tinggi. Karena merupakan kebutuhan dasar yang tidak mungkin dipenuhi sendiri oleh rakyat. Islam mewajibkan seluruh umatnya untuk menuntut ilmu.

Sepanjang sejarah peradaban Islam, pendidikan menempati skala prioritas oleh negara untuk disediakan dengan mudah, murah bahkan gratis, berkualitas dan memiliki fasilitas mewah. Baik sarana prasarana, infrastruktur yang akan menunjang proses pendidikan hingga para pengajar yang berkompeten akan disediakan oleh negara.

Inilah sebagai bentuk tanggungjawab negara terhadap pengurusan umat dalam aspek pendidikan. Dalam kondisi wabah, tidak akan berdampak baik bagi palajar maupun mahasiswa, sebab segala fasilitas dan kemudahan akan ditanggung oleh negara.

Bahkan pendidikan diberdayakan untuk mendukung agar penyelesaian wabah.
Para Ilmuan, pakar, ahli akan diturunkan untuk secepatnya menemukan vaksin pencegah wabah dan berteori agar menemukan formula untuk menghasilkan obat bagi penderita wabah.

Pengajaran akan tetap jalan, baik bagi wilayah yang terdampak pandemi maupun wilayah yang tidak terdampak. Negara dalam Islam akan mengatur secara profesional agar pengajaran tetap berjalan dengan baik mesti keadaan sedang dilanda pandemi.

Semua ini tentu tanpa sedikitpun menyulitkan rakyat baik pelajar, mahasiswa maupun orang tua. Tidak ada UKT ataupun iuran, pungutan apalagi SPP, yang ada malah kebutuhan rakyat akan dipenuhi negara sebagai bentuk pengurusan terhadap kesulitan rakyat di masa pandemi.

Negara dalam sistem Islam sangat memuliakan ilmu sehingga setiap rakyat dilayani untuk mendapatkan pendidikan setinggi mungkin bahkan secara gratis. Selama masa kekhalifahan Islam itu, tercatat beberapa lembaga pendidikan Islam yang terus berkembang dari dulu hingga sekarang.

Kendati beberapa di antaranya hanya tinggal nama.
Namun, nama-nama lembaga pendidikan Islam itu pernah mengalami puncak kejayaan dan menjadi simbol kegemilangan peradaban Islam.

Beberapa lembaga pendidikan itu, antara lain, Nizamiyah di Baghdad, Al-Azhar di Mesir, al-Qarawiyyin di Fez, Maroko, dan Sankore di Timbuktu, Mali, Afrika.
Masing-masing lembaga ini memiliki sistem dan kurikulum pendidikan yang sangat maju ketika itu.

Dari beberapa lembaga itu, berhasil melahirkan tokoh-tokoh pemikir dan ilmuwan Muslim yang sangat disegani. Misalnya, al-Ghazali, Ibnu Ruysd, Ibnu Sina, Ibn Khaldun, Al-Farabi, al-Khawarizmi, dan al-Ferdowsi.

Institusi pendidikan Islam ideal lainnya yang lahir dari masa kejayaan Islam adalah Perguruan (Madrasah) Nizamiyah. Perguruan ini didirikan oleh Nizam al-Mulk, perdana menteri pada kesultanan Seljuk pada masa Malik Syah, pada tahun 1066/1067 M.

Ketika itu, lembaga pendidikan ini hanya ada di Kota Baghdad, ibu kota dan pusat pemerintahan Islam pada waktu itu.
Kemudian, berkembang ke berbagai kota dan wilayah lain. Di antaranya di Kota Balkh, Nisabur, Isfahan, Mowsul, Basra, dan Tibristan. Dan, kota-kota ini menjadi pusat studi ilmu pengetahuan dan menjadi terkenal di dunia Islam pada masa itu.

Beginilah gambaran sistem pendidikan dalam Islam, tidak hanya gratis dan mewah namun juga mampu mewujudkan pendidikan yang maju dan menjadi mercusuar dunia. Dan pastinya melahirkan generasi yang cerdas, pintar, terampil, berjiwa negarawan, shalih, dan berkepribadian Islam.

Maka sudah saatnya mengambil dan menerapkan sistem Islam kaaffah dalam bernegara, termasuk sistem pendidikannya.
Niscaya kehidupan yang berkah dan sejahtera serta mulia akan didapatkan dan dirasakan baik muslim maupun non muslim.

Wallahu a’lam bishawab

 

*) Pemerhati Dunia Pendidikan, Aktivis Peduli Generasi

Tinggalkan Balasan