Selasa , 4 Agustus 2020
Home » Nasional » Yasonna disebut langgar UU dengan mengangkat Perwira Polri jadi pejabat di Kemenkumham

Yasonna disebut langgar UU dengan mengangkat Perwira Polri jadi pejabat di Kemenkumham

Menkumham Yasonna Laoly. (Foto: Kompas)

Jakarta (Riaunews.com) – Komisi III DPR ramai-ramai mengkritik langkah Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Yasonna Laoly mengangkat perwira tinggi Polri aktif menjadi pejabat di Kemenkumham.

Langkah Yasonna tersebut dianggap telah melanggar undang-undang aparatur sipil negara (UU ASN).

Wakil Ketua Komisi III DPR Pangeran Khairul Saleh mengatakan, berpijak pada UU ASN, semestinya dua perwira tinggi Polri aktif tersebut beralih tugas lebih dahulu dari institusi Polri sebelum mendudiki jabatan di Kemenkumham.

Baca: Masinton sindir Yasonna: Bubarkan lembaga pendidikan di Kemenkumham

“UU-nya demikian, kan ini undang-undang di atas peraturan pemerintah,” kata Politikus PAN itu.

Senada, anggota Komisi III DPR dari Demokrat, Benny Kabur Harman juga mengungkapkan hal yang sama. Bahkan, ia meminta agar dua perwira tinggi Polri itu dikembalikan.

“Kembalikan mereka ke institusi aslinya. Tegas kita tolak itu,” kata Benny Harman.

Menyikapi, Yasonna berdalih bahwa pengangkatan dua perwira tinggi Polri itu sesuai kebutuhan organisasi. Ia mengklaim bahwa mereka merupakan kompetensi yang dibutuhkan oleh Kemenkumham.

“PP memungkinkan itu. Kami Kemenkumham membutuhkan pada kesempatan ini. Ini kebutuhan organisasi,” ujar Yasonna.

Baca: Langkah Erick Thohir tunjuk Perwira TNI-Polri aktif jadi Komisaris BUMN melanggar Undang-Undang

Diketahui, Yasonna melantik Andap Irjen Kemenkumham menggantikan Jhoni Ginting, yang kini menjabat Direktur Jenderal Imigrasi pada awal Mei 2020. Dalam kesempatan yang sama, Yasonna juga melantik Jhoni Ginting sebagai Direktur Jenderal Imigrasi, Reinhard sebagai Dirjen PAS, serta 16 pejabat pimpinan tinggi pratama di lingkungan Kemenkumham.

Pasal 28 ayat (3) UU Polri menyebutkan anggota kepolisian dapat menduduki jabatan di luar kepolisian setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian.

Dalam bagian penjelasan, yang dimaksud jabatan di luar kepolisian adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri.***

User Rating: Be the first one !

Tinggalkan Balasan