Jumat , 10 Juli 2020
Home » Hukum & Kriminal » Gelar Aksi di DPRD Riau, Masyarakat Adat Rohul Minta HGU PT Astra Agro Lestari Tidak Diperpanjang

Gelar Aksi di DPRD Riau, Masyarakat Adat Rohul Minta HGU PT Astra Agro Lestari Tidak Diperpanjang

PEKANBARU (RiauNews.com)- Aliansi Masyarakat Adat (AMA) Lima Luhak Rohul, Rabu (17/6/2020) lalu mendatangi DPRD Riau menyampaikan aspirasi tentang penolakan HGU anak PT Astra Agro Lestari (AAL) yakni PT Eka Dura Indonesia (EDI) dan PT Sawit Asahan Indah (SAI).

Heri Ismanto selaku Koordinator AMA Rohul mengatakan ” Kami dari AMA Rohul, khususnya Lima Luhak datang ke DPRD Riau, dengan tujuan hanya menyampaikan aspirasi dan hanya membentangkan spanduk yang isinya menolak perpanjanganya izin HGU PT EDI dan PT SAI anak dari PT Astra Agro Lestari ” jelas Koordinator AMA Lima Luhak yang didampingi Rudi Harianto selaku Sekretaris, di sela aksi.

Penolakan ini menurutnya karena kehadiran perusahaan perkebunan sawit ini tersebut sudah mulai masuk ranah ancaman sosial, dan ancaman sendi-sendi ekonomi kehidupan masyarakat.

Untuk itu Heri Ismanto meminta dan juga mendesak pemerintah melalui Gubernur Riau serta DPRD Riau agar membentuk Tim Pencari Fakta bersama perwakilan masyarakat untuk mengukur ulang HGU perusahaan tersebut, serta menghitung ulang kerugian masyarakat di sekitaran perusahaan.

AMA Rohul juga meminta dan mendesak Ketua Tim Satgas Terpadu Penertiban Perkebunan Ilegal Riau untuk menertibkan sejumlah perusahaan yang telah merampas tanah masyarakat adat ini secara sepihak oleh PT Sumberjaya Indahnusa Coy.

Terkait persoalan ini,Ketua DPRD Rokanhulu Novliwanda Ade Putra, yang pada saat itu berada di Gedung DPRD Riau mengatakan bahwa mengenai ijin HGU kalau untuk perusahaan selama mengikuti prosedur CSR, penyuburan lahan kemudian 20 persen untuk masyarakat terpenuhi sesuai peraturan perundang – undangan tidak menjadi masalah.

” Apabila nantinya ada persoalan dari masyarakat adat yang meminta sesuatu, itu tergantung dari komunikasi dengan Pemerintah Daerah tentunya Kepala Daerah dan harus ada pembicaraan seperti apa ” ucap Novliwanda.

lebih lanjut politisi Gerindra ini menjelaskan kebijakan pemerintah pusat investasi itu tidak boleh di hambat, namun wajib memikirkan dan memperhatikan kearifan lokal dan kesejahteraan masyarakat tempatan

” Oleh sebab itulah maka akan ada evaluasi yang akan dilakukan oleh tim sembilan Pemkab Rohul dan merekalah yang akan melakukan pengkajian ” imbuhnya.

Sementara itu humas PT EDI Hayatun dihubungi melalui pesan Whattshap mengatakan dirinya tidak lagi humas PT EDI saat ini Hayatun pindah tugas ke Kalimantan dan Humas PT EDI saat ini dipegang oleh Dedek yang juga humas PT SAI.

Namun sayangnya Dedek dimintai tanggapannya soal masyarakat adat hingga kini tidak ditanggapinya.

Pewarta : Edi Gustien

Tinggalkan Balasan