KPK minta pemerintah hentikan sementara Program Kartu Prakerja

Presiden Joko Widodo saat memamerkan kartu Pra Kerja yang merupakan janjinya selama masa kampanye Pilpres 2019. (Foto: Detikcom)

Jakarta (Riaunews.com) – Pelaksana tugas (Plt) Juru Bicara Pencegahan Komisi Pemberatasan Korupsi (KPK), Ipi Maryati Kuding meminta agar pelaksanaan program kartu Prakerja gelombang keempat dihentikan sementara waktu oleh pemerintah.

Ia menyatakan hal itu perlu dilakukan agar program Kartu Prakerja bisa diperbaiki secara menyeluruh sesuai rekomendasi KPK sebelum kembali dijalankan.

“Menghentikan sementara program kartu prakerja gelombang keempat sambil dilakukan evaluasi atas gelombang ksebelumnya dan perbaikan untuk kelanjutan program,” kata Ipi dalam keterangan resminya, Ahad (12/7/2020).

Baca: KPK tegaskan tak dilibatkan sejak awal Program Kartu Prakerja

Ipi menyatakan pihaknya menemukan empat aspek yang bermasalah dalam tata laksana program prakerja yang perlu diperbaiki oleh pemerintah. Diantaranya proses pendaftaran, kemitraan dengan platform digital, materi pelatihan, dan pelaksanaan program.

Permasalahan tersebut, menurut dia salah satunya disebabkan karena desain program Kartu Prakerja disusun untuk kondisi normal sesuai Perpres Nomor 36 Tahun 2020.

Sementara, situasi pandemi Covid-19 membuat program ini diubah menjadi semi-bantuan sosial.

“Sehingga, dari sisi regulasi perlu disesuaikan,” kata Ipi.

Melihat persoalan itu, Ipi juga merekomendasikan agar implementasi program prakerja tersebut dikembalikan ke Kementerian Tenaga Kerja dari Kemenko Perekonomian. Ia menyatakan Kemenaker sudah memiliki ketersediaan infrastruktur yang sudah memadai untuk menjalankan program tersebut.

Rekomendasi tersebut juga disertai sejumlah rekomendasi teknis dari KPK untuk memperbaiki permasalahan yang ditemukan. Diantaranya KPK menyarankan agar penerimaan peserta dilakukan dengan metode pasif.

“Dimana peserta yang disasar pada whitelist, tidak perlu mendaftar daring melainkan akan dihubungi manajemen pelaksana untuk kemudian ikut program,” kata dia.

Selain itu, KPK juga meminta legal opinion ke JAMDATUN-Kejaksaan Agung RI tentang kerjasama dengan 8 platform digital atau startup. Ia mempertanyakan apakah hal tersebut termasuk dalam cakupan PBJ pemerintah.

Baca: KPK simpulkan Program Kartu Prakerja sarat konflik kepentingan

Ada pun 8 platform digital yang mengeksekusi program tersebut, yakni Tokopedia, Skill Academy by Ruang Guru, Maubelajarapa, Bukalapak, Pintaria, Sekolahmu, Pijarmahir dan Sisnaker.

“Platform digital tidak boleh memiliki konflik kepentingan dengan Lembaga Penyedia Pelatihan. Dengan demikian 250 pelatihan yang terindikasi harus dihentikan penyediaannya,” kata dia.

Tak hanya itu, Ipi turut meminta agar kurasi materi pelatihan dan kelayakannya bisa diberikan secara daring. Hal itu bertujuan agar melibatkan pihak pihak yang kompeten dalam area pelatihan serta dituangkan dalam bentuk petunjuk teknis.

Ia juga meminta materi pelatihan yang teridentifikasi sebagai pelatihan yang gratis melalui jejaring internet, harus dikeluarkan dari daftar pelatihan yang disediakan LPP.

“Pelaksanaan pelatihan daring harus memiliki mekanisme kontrol agar tidak fiktif, misalnya pelatihan harus interaktif sehingga bisa menjamin peserta yang mengikuti pelatihan mengikuti keseluruhan paket,” kata Ipi

Diketahui, Program Prakerja yang bermitra dengan startup untuk mengatasi dampak Covid-19 ini diluncurkan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto pada 20 Maret lalu.

Selain diperuntukkan untuk para pencari kerja, para pekerja yang merupakan korban Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat wabah virus corona (Covid-19) juga dapat mendaftar.

Baca: KPK minta program Kartu Prakerja dihentikan

Konsep prakerja ini pun sempat dikritisi salah satunya karena menjadikan Ruangguru sebagai mitra, di mana kala itu CEO startup tersebut, Adamas Belva Syah Devara masih menjadi stafsus milenial Jokowi.***

Tinggalkan Balasan