Menurut Refly Harun syarat jalan tak lagi berlaku seiring bubarnya Gugus Tugas Covid-19

Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun.

Jakarta (Riaunews.com) – Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun menyatakan, berbagai kebijakan Gugus Tugas Percepatan Penanganan virus corona (Covid-19) otomatis tidak berlaku menyusul pembubaran gugus tugas.

Pembubaran gugus tugas ini tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 tentang Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional yang diteken Presiden Joko Widodo, Senin (20/7/2020).

“Sekarang ketika dia bubar ya aturannya jadi nggak ada,” ujar Refly saat dihubungi, Selasa (21/7/2020).

Baca: Achmad Yurianto tak lagi jadi Jubir Covid-19

Gugus tugas diketahui sempat menerbitkan surat edaran tentang syarat bagi orang yang melakukan perjalanan di tengah pandemi Covid-19. Syarat itu di antaranya wajib melampirkan hasil tes negatif rapid test maupun tes PCR saat akan melakukan perjalanan.

Refly mengatakan, pada prinsipnya gugus tugas hanya sekadar ad hoc atau dibentuk dalam jangka waktu tertentu. Menurutnya, sebagai organisasi ad hoc gugus tugas tak berwenang membuat kebijakan atau aturan secara permanen.

“Gugus tugas itu sebenarnya tidak bisa bikin aturan permanen. Jadi pertanyaan juga, (kebijakan) yang dikeluarkan kemarin itu payung hukumnya apa untuk ditaati. Tim ad hoc itu nggak bisa buat aturan negara,” katanya.

Di sisi lain, keberadaan Komite Kebijakan Penanganan Covid-19 yang dipimpin Menteri BUMN Erick Thohir juga dinilai Refly berpotensi menimbulkan masalah. Keberadaan komite ini dibentuk Jokowi untuk menggantikan gugus tugas penanganan covid-19.

Ia mempertanyakan keberadaan komite tersebut yang justru didominasi pengurus di bidang ekonomi. Sesuai struktur pengurus, komite itu dipimpin Ketua Airlangga Hartarto dengan Ketua Pelaksana Erick Thohir.

Sementara Erick membawahi Satgas Penanganan Covid yang dipimpin Doni dan Komite Pemulihan Ekonomi yang dipimpin Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.

Baca: Refly Harun nilai putusan MA tidak bermanfaat, hanya bikin gaduh

“Kalau mengikuti UU Kekarantinaan Kesehatan, leading sector harusnya tetap Kemenkes dan BNPB karena kaitannya dengan status darurat bencana covid-19 dan kedaruratan kesehatan masyarakat,” terangnya.

“Ini sudah kacau dari awal karena tidak mengikuti UU yang berlaku,” imbuh Refly.

Jokowi diketahui membubarkan gugus tugas nasional maupun daerah. Pelaksanaan tugas dan fungsi gugus tugas selanjutnya dilaksanakan Komite Kebijakan atau Satgas Penanganan Covid-19 yang dipimpin Erick Thohir.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: