Menurut Ketua YLBHI Buzzer dan Influencer bersuara karena ada pesanan

Sejumlah buzzer pendukung Jokowi yang dipublikasi Seword, sebuah situs pendukung Jokowi-Ma’ruf pada kontestasi Pilpres 2019 silam.

Jakarta (Riaunews.com) – Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) menilai buzzer dan influencer mempromosikan program-program pemerintah lewat media sosial berdasarkan pesanan. Mereka gencar menyuarakan narasi-narasi positif pemerintah bukan gratis, tetapi karena ada bayaran.

Ketua YLBHI Asfinawati mengatakan, kehadiran influencer dan buzzer dalam promosi program-program pemerintah belum tentu murni atas pendapat pribadinya, namun sesuai orderan.

Baca: Polri instansi yang paling jor-joran bayar buzzer

“Influencer atau buzzer jelas ada uangnya. Tapi bukan masalah uangnya, masalahnya dia bersuara karena pesanan. Ini persis seperti iklan,” kata Asfinawati dalam diskusi yang diselenggarakan ICW secara virtual, Kamis (20/8/2020).

Asfinawati berpendapat, publik tidak dapat membedakan mana pendapat pribadi atau murni iklan dari setiap pesan yang disampaikan buzzer dan influencer. Meski ada yang menyadarinya namun tidak sedikit pula yang tidak akan memahaminya.

“Pemisahan yang tegas antara mana yang iklan, pesanan, dan itu yang sulit kita temukan akhir-akhir ini dengan adanya fenomena influencer atau buzzer ini,” ujarnya.

Baca: Komnas HAM sindir artis dan influencer yang endorse Omnibus Law Cipta Kerja

Menurutnya peran buzzer justru mengurangi kualitas demokrasi. Pasalnya, buzzer dinilai tidak memiliki basis moral dalam menyebarkan pendapatnya di jagat maya.

“Kenapa? Karena demokrasi adalah pemerintahan dan atau suara rakyat, artinya itu mengasumsikan partisipasi rakyat yang aktif,” pungkasnya.***

 

Sumber: RMOL
Editor: Ilva

Tinggalkan Balasan