Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Wakil Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra sekaligus Anggota Komisi VI DPR RI Andre Rosiade meminta Presiden Joko Widodo mencopot Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok dari jabatannya selaku Komisaris Utama PT Pertamina.
Permintaan ini disampaikan Andre tak lama usai Ahok membongkar borok Pertamina.
Menurut Andre, Ahok layak dicopot karena menimbulkan kegaduhan. Padahal menurutnya, kinerja Ahok justru biasa-biasa saja.
Baca: Kebobrokan dibongkar Ahok, ini respon Pertamina
Pernyataan ini disampaikan Andre melalui media sosial Twitter, Selasa (15/9/2020).
“Pak Presiden @jokowi yg sy hormati, setelah melihat kinerja & perilaku saudara @basuki_btp sbg Komut @pertamina. Sy usulkan ke pak @jokowi & pak Menteri @erickthohir utk mencopot saudara BTP dr jabatannya krn menimbulkan kegaduhan dan Kinerja yg bersangkutan juga biasa2 saja,” tulisnya.
Pak Presiden @jokowi yg sy hormati, setelah melihat kinerja & perilaku saudara @basuki_btp sbg Komut @pertamina . Sy usulkan ke pak @jokowi & pak Menteri @erickthohir utk mencopot saudara BTP dr jabatannya krn menimbulkan kegaduhan dan Kinerja yg bersangkutan juga biasa2 saja.
— Andre Rosiade (@andre_rosiade) September 15, 2020
Sebelumnya, Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok kembali blak-blakan membongkar dugaan praktik licik di perusahaan pelat merah tersebut.
Satu di antaranya tentang sejumlah oknum direksi yang mencoba potong jalur demi mengamankan kepentingan tertentu.
Menurutnya, oknum-oknum itu terbiasa melobi menteri yang membawahi Pertamina.
Bahkan pada penggalan video itu, Ahok menyebut Kementerian BUMN seharusnya dibubarkan.
“Harusnya Kementerian BUMN itu dibubarkan sebetulnya, kita harus membangun semacam Indonesia Incorporation,” katanya seperti yang diunggah kanal YouTube POIN, Senin (14/9/2020).
Ahok juga menyebut bahwa terdapat oknum di jajaran direksi yang biasa melobi langsung ke kementerian.
“Dia ganti direktur pun bisa tanpa kasih tahu saya. Saya sempat marah-marah juga,” kata Ahok.
Menurut Ahok, rata-rata komisaris di Pertamina merupakan titipan sejumlah oknum di beberapa kementerian.
“Jadi direksi-direksi semua mainnya lobinya ke menteri, karena yang menentukan menteri. Komisaris pun rata-rata titipan kementerian-kementerian,” sambungnya.
Selanjutnya, Ahok mengatakan punya strategi untuk memutus dugaan permainan dalam penentuan jabatan di Pertamina
“Saya potong jalur birokrasi mereka. Pertamina itu dulu naik pangkat itu mesti pakai kayak pangkat, Pertamina Refference Level. Jadi orang mesti kerja sampai SVP bisa 20 tahun ke atas. Saya potong sekarang, semua mesti lelang terbuka,” terangnya.***
