Selasa , Juni 22 2021

DPR anggap lumrah Jokowi perintahkan Luhut tekan Covid-19 di sembilan provinsi

Luhut Binsar Panjaitan dan Joko Widodo.

Jakarta (Riaunews.com) – Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menilai langkah Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) memerintah Menteri Koordinator bidang Maritim dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan untuk menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan tak perlu diributkan sehingga jadi polemik.

Ia meyakini, Jokowi memiliki pertimbangan dalam memerintahkan hal tersebut kepada Luhut.

Baca: Ini alasan Luhut kenapa RI masih gunakan TKA China

“Saya pikir itu enggak usah dibikin polemik, karena Presiden sebagai penanggung jawab tentunya mempunyai pertimbangan sendiri,” kata Dasco, Selasa (15/9/2020).

Ia menduga, pemberian perintah kepada Luhut itu sebagai langkah untuk memberikan energi tambahan dalam penanganan Covid-19 di Indonesia.

“Memang diperlukan beberapa pembagian-pembagian tugas. Saya pikir dan karena komite gugus tugas Covid-19 juga sekaligus bertugas untuk pemulihan ekonomi nasional, mungkin diperlukan energi tambahan, sehingga Presiden memberikan tugas kepada Menko Maritim untuk ikut andil dalam pemberantasan Covid-19,” ujar politikus Gerindra tersebut.

Lihat juga: Jokowi Perintahkan Luhut Turunkan Kasus Corona dalam 2 Pekan
Sebelumnya, Jokowi memerintahkan Luhut dan Kepala BNPB Doni Monardo menurunkan kasus Covid-19 di sembilan provinsi dalam waktu dua pekan.

Sembilan provinsi tersebut adalah DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, Bali, Sumatera Utara, dan Papua.

Jokowi meminta kepada Luhut agar jumlah kasus harian dan angka kematian dapat ditekan, sementara angka kesembuhan ditingkatkan.

“Presiden perintahkan dalam waktu dua minggu kita harus bisa mencapai tiga sasaran yaitu penurunan penambahan kasus harian, peningkatan recovery rate, dan penurunan mortality rate,” ucap Luhut dalam rapat koordinasi virtual melalui keterangan tertulis di situs resmi Kemenko Marves, Selasa (15/9/2020).

Dalam penanggulangan Covid-19 di Indonesia yang berlangsung sejak kasus pertama diungkap awal Maret lalu, Jokowi membentuk Gugus Tugas Penanganan Covid-19. Gugus Tugas tersebut dipimpin Kepala BNPB Doni Monardo untuk menjadi simpul koordinasi antarkementerian, institusi, hingga pemda.

Baca: Menurut Luhut Omnibus Law Ciptaker akan menarik investasi jalan tol

Belakangan, Gugus Tugas diganti menjadi Satuan Tugas Penanganan Covid-19 yang masih dipimpin Doni Monardo. Namun, Satgas ini berada di bawah koordinasi Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional.

Komite ini dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020 pada 20 Juli lalu.

Komite tersebut dipimpin Menko Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite Kebijakan, dan Menteri BUMN Erick Thohir sebagai Ketua Pelaksana Komite.

Sebagai Wakil Ketua Komite Kebijakan terdapat enam menteri yakni LB Pandjaitan, Menko Polhukam Mahfud MD, Menko PMK Muhadjir Effendy, Menkeu Sri Mulyani, Menkes Terawan Agus Putranto, dan Mendagri Tito Karnavian.

Kemudian Erick Thohir dibantu KSAD Jenderal Andika Perkasa dan Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono sebagai wakil ketua pelaksana.

Baca: Luhut imbau masyarakat jangan ditakut-takuti soal resesi ekonomi

Selain Doni Monardo selaku Kepala BNPB yang menjadi Kepala Satgas Penanganan Covid-19, terdapat juga Satgas Pemulihan dan Transformasi Ekonomi Nasional (Satgas PTEN) yang dipimpin Wakil Menteri BUMN Budi Gunadi Sadikin.***

 

Sumber: CNN Indonesia

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: