Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Jakarta (Riaunews.com) – Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Jimly Asshiddiqie melalui akun Twitter miliknya @jimlyas mengomentari masalah kontra pernyataan antara pemerintah pusat dengan Anies terkait penanganan Covid-19.
“Untuk pelajaran ke depan, baiknya menteri-menteri dan pejabat pusat jangan lagi buat statement asal beda dengan gubernur, terutama DKI,” kata Jimly, Sabtu (12/9/2020).
Baca: PDIP ngotot desak Anies Baswedan batalkan PSBB Total
Menurut Jimly, perbedaan pendapat tersebut mengisyaratkan adanya aksi saling menjatuhkan demi kontestasi Pilpres 2024 mendatang.
Jimly meminta agar Presiden Joko Widodo (Jokowi) bisa meluruskan perbedaan pendapat tersebut antara pemerintah pusat dengan daerah.
Ia juga berpesan kepada pemerintah daerah untuk mengetahui batasan wewenangnya. Sebab, pemerintah daerah merupakan subsistem dari pemerintah pusat.
“Pemerintah pusat kok beroposisi ke Pemda. Aneh, lucu dan bahaya. Baiknya presiden luruskan dan pemda juga tahu posisi sebagai subsistem,” ungkap Jimly.
Utk pelajaran ke depan, baiknya menteri2 & pjbt pusat jngan lg buat statemen asal beda dg Gubernur, trutama DKI seolah benarkan prsepsi trjadinya jegal2an utk pilpres 2024. Pempus kok broposisi ke Pemda. Aneh, lucu& bahaya. Baiknya Pres luruskn& Pemda jg tahu posisi sbg subsistem
— Jimly Asshiddiqie (@JimlyAs) September 12, 2020
Seperti diketahui, sejumlah pembantu Jokowi kompak mengeroyok Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang akan kembali memberlakukan PSBB total karena makin masifnya penyebaran virus corona.
Diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Perdagangan Agus Suparmanto, serta Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita. Rata-rata para menteri tersebut khawatir kebijakan Anies tersebut dapat membuat perekonomian merosot.
Baca: Gerindra tak satu suara soal PSBB Jakarta, Tifatul: Wagubnya kan teman situ
Namun lucunya, Wakil Menteri Luar Negeri Mahendra Siregar turut berkomentar menyudutkan Anies. Hamendra mengaku khawatir, jika PSBB Jakarta memukul rata pembatasan kegiatan dunia usaha termasuk industri manufaktur, maka tak akan ada yang mampu bertahan, atau collapse. Padahal persoalan ini tidak termasuk dalam ranah jabatan yang diembannya.***
Editor: Ilva
Eksplorasi konten lain dari Riaunews
Berlangganan untuk dapatkan pos terbaru lewat email.
