‘Tamparan’ keras bagi Jokowi: 59 negara larang WNI masuk

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini.

Jakarta (Riaunews.com) – ‘Tamparan’ keras bagi Presiden Joko Widodo berasal dari dunia internasional, dimana 59 negara melarang warga negara Indonesia (WNI) masuk.

Ketua Fraksi PKS DPR RI, Jazuli Juwaini, mengatakan hal ini diharapkan bisa menjadi introspeksi dan cambuk agar Pemerintah terus kerja keras menyelamatkan rakyat.

Baca: Jokowi dianggap mulai ‘siuman’ setelah kasus corona tembus 200 ribu

Menurutnya, pemerintah harus mengutamakan kesehatan dan keselamatan seluruh rakyat Indonesia, bukan malah menomorsatukan ekonomi.

“Prioritas utama saat ini adalah menyelamatkan nyawa rakyat dari pandemi covid-19. Soal ekonomi, diplomasi, adalah prioritas sekian. Bahwa 59 negara menutup diri dari WNI untuk masuk itu realitas yang harus direspon serius dengan meningkatkan proteksi dan penyelamatan meluasnya wabah covid di dalam negeri,” tegas Jazuli, Rabu (9/9/2020).

Menurut Jazuli, prioritas pemerintah yang terlalu economic heavy justru berpotensi mengorbankan nyawa rakyat. Akibat tidak fokus pada penyelamatan rakyat dampak ekonominya malah kian parah nantinya, bahkan kini banyak negara yang melarang WNI masuk karena protokol kesehatan dinilai tidak optimal mencegah meluasnya covid.

“Fraksi PKS meminta kepada pemerintah untuk memprioritaskan nyawa rakyat. Nyawa rakyat adalah nomor satu. Ekonomi tidak akan bangkit jika rakyat sakit,” tegas Aleg PKS dari Dapil Banten II ini.

Anggota Komisi I DPR RI ini pun mengingatkan pemerintah untuk memakai anggaran negara secara bijaksana dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

“Setiap rupiah yang mengalir dari APBN harus digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Mari kita fokus lindungi kesehatan rakyat. Penggunaan anggaran harus tepat sasaran, harus fokus, tidak boleh ada penumpang gelap,” jelas Jazuli.

Baca: Cara Jokowi menjalankan roda pemerintahan seperti Abu Nawas

Fraksi PKS, lanjut Jazuli, senantiasa berkomitmen untuk memberi solusi atas setiap permasalahan bangsa ekaligus mengutamakan kepentingan umat dan rakyat.

“Karena PKS bukan eksekutif, bukan berarti kami harus diam. Tetapi kami berupaya mencari rumusan-rumusan terbaik untuk memberi tawaran solusi alternatif bagi pemerintah,” sambung Jazuli.***

 

Sumber: RMOL

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: