Dewan Tantang Pemko Pekanbaru Tertibkan Reklame Ilegal dan Oknum Pembeking

Bando Reklame
Bando reklame juga terdapat di Jalan HR Subrantas Pekanbaru.

Pekanbaru (Riaunews.com) – Buntut penebangan sejumlah pohon di dekat sebuah bando reklame di Jalan Tuanku Tambusai, membuat Wali Kota Pekanbaru Firdaus, memerintahkan Satpol PP memotong reklame ilegal tersebut.

Keputusan wali kota ini pun mendapat dukungan dari DPRD Pekanbaru.

Baca: Wali Kota Pekanbaru Perintahkan Potong Bando Jalan

“Kita minta secepatnya, kalau bisa akhir bulan ini harus sudah beres (penebangan bando). Jadi para pelaku usaha yang membandel tidak semena-mena saja,” cakap Roni Pasla, anggota DPRD Kota Pekanbaru, Senin (19/10/2020).

Dilansit Cakaplah, tak hanya menindak pelaku usahanya saja, Roni meminta Pemko Pekanbaru juga menindak para pelindung atau oknum yang membekingi pelaku usaha pemilik reklame ilegal ini.

“Pelaku yang membekingi juga harus ditindak, agar oknum-oknum yang bermain di sini bisa ditertibkan,” tegasnya.

Selain meminta Satpol PP untuk memotong reklame ilegal tersebut, Firdaus juga perintahkan Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) mencopot reklame yang menempel tanpa izin. Di sekitar pohon yang ditebang oknum, ada bando atau papan reklame ukuran besar yang mengangkangi jalan berdiri.

Politisi Partai Amanat Nasional (PAN) ini sendiri menegaskan Pemko Pekanbaru tak hanya menertibkan reklame ilegal yang ada di Jalan Tuanku Tambusi saja, melainkan Pemko Pekanbaru juga menertibkan seluruh reklame ilegal yang ada di Pekanbaru.

“Tak hanya di Jalan Tuanku Tambusai saja, ini berlaku di seluruh jalan yang ada di Pekanbaru. Masih ada di Jalan Soekarno Hatta dan Jenderal Sudirman, ini harus ditertibkan,” jelasnya.

Baca: Sejumlah pohon di median jalan dekat bando reklame di tebang OTK, Dewan meradang

Selanjutnya, Roni juga menantang Pemko Pekanbaru untuk berani menindak reklame ilegal yang ada di Pekanbaru. Pasalnya reklame ini sendiri bukanlah merupakan hal yang baru yang berdiri di Kota Pekanbaru, namun hingga saat ini reklame ilegal tersebut tak kunjung dipotong atau ditertibkan.

“Kalau Kepala Dinas tak berani menindak ini, Walikota harus melakukan evaluasi. Ini harus keliatan actionnya,” pungkasnya.***

Tinggalkan Balasan