Dugaan korupsi dana PMBRW, tiga Lurah di Tenayan Raya kembali diperiksa Kejari Pekanbaru

Kejari geledah Kantor Camat Tenayan Raya
Kejaksaan Negeri (Kejari) Pekanbaru menggeledah Kantor Camat Tenayan Raya pada Kamis (3/9/2020) lalu. (Foto: Cakaplah)

Pekanbaru (Riaunews.com) – Jaksa Penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pekanbaru, pada Jumat (9/10/2020), memeriksa tiga orang lurah di Kecamatan Tenayan Raya, Kota Pekanbaru, terkait adanya dugaan korupsi dana kegiatan Program Masyarakat Berbasis Rukun Warga (PMBRW) dan dana Kelurahan di kecamatan tersebut.

Kepala Seksi Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pekanbaru, Yunius Zega, kepada wartawan menjelaskan, ketiga lurah tersebut masing-masing Lurah Bambu Kuning, Syamsuri, Lurah Pematang Kapau, Zaiful, dan Lurah Tuah Negeri, Yunizar.

Baca: Diduga selewengkan dana penelitian, Mantan Wakil Rektor III UIR dituntut 7 tahun penjara

“Ketiganya diperiksa sebagai saksi,” kata Yunius.

Dijelaskannya, dengan pemeriksaan tiga lurah ini, maka seluruh pemeriksaan lurah telah selesai dilakukan oleh jaksa penyidik.

“Semua lurah di Kecamatan Tenayan Raya sudah dimintai keterangannya,” ungkapnya.

Meski demikiam, tambah Yunius, bisa saja lurah itu dipanggil lagi oleh jaksa penyidik, jika masih dibutuhkan.

Selain lurah, Kejaksaan Negeri Pekanbaru juga memeriksa saksi-saksi lainnya yang terkait dengan dana PMBRW dan dana kelurahan.

“Kami agendakan pemeriksa saksi lainnya,” ucapnya.

Melansir Cakaplah, dalam kasus ini Kejari juga sudah melakukan pemeriksaan terhadap mantan Camat Tenayan Raya, Abdimas Syahfitra, yang saat ini menjabat sebagai Camat Pekanbaru Kota.

Dalam pengusutan perkara ini, tim jaksa penyidik Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Pekanbaru sudah melakukan penggeledahan di Kantor Camat Tenayan Raya, Kamis (3/9/2020) lalu. Dari tempat itu disita satu box kontainer berisi dokumen terkait kegiatan PMBRW.

Baca: UAS: Gunakan dana haji untuk keperluan lain bertanggung jawab di hadapan Allah

Kegiatan PMBRW dan Kelurahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Pekanbaru Tahun Anggaran (TA) 2019. Kegiatan terindikasi sarat penyimpangan.

Walau telah banyak meminta keterangan saksi, jaksa penyidik belum menetapkan orang yang bertanggung jawab di kegiatan itu sebagai tersangka. Keterangan dan dokumen yang didapat akan disimpulkan dan akan dilakukan gelar perkara.***

Tinggalkan Balasan