Riaunews Update Berita Riau, Nasional, Olahraga
Bengkalis (RiauNews.com)-Pelantikan ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Kabupaten Bengkalis Pekanbaru oleh Pj Bupati Bengkalis Syahrial Abdi pada Sabtu (24/10/2020) menuai protes dari pengurus kecamatan.
Pasalnya, Rangga ketua IPMKB terpilih dinilai telah melanggar Anggaran Rumah Tangga (ART) IPMKB.
Seperti amanat Kongres IPMKB ke IX berlangsung pada Sabtu (23/11/2019), ketua IPMKB terpilih periode 2019-2021 harus sudah dilantik paling lama 3 bulan sejak terpilih, sementara pelantikan baru diselenggarakan pada 24 Oktober 2020, 11 bulan sejak terpilih.
Firdaus Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa Siak Kecik (Ippermasik) menilai pelantikan IPMKB-P sudah tidak rasional dan terkesan mengkerdilkan kredibilitas organisasi. Pasalnya pelantikan seharusnya dilaksanakan sesingkat-singkatnya rentang waktu 3 bulan pasca terpilih nya ketua umum. Jika pelantikan dilaksanakan baru sekarang, maka hanya menyisakan waktu kepengurusan selama13 bulan lagi.
“Jika pelantikan dipaksakan maka terindikasi bahwa IPMKB diduga menjadi alat kepentingan politik ketua umum terpilih. Terlebih lagi ketua umum terpilih terbukti secara terang-terangan terlibat dalam politik praktis karena menjadi ketua tim relawan salah satu Paslon Bupati Bengkalis,” katanya.
Ketua IMKM Hifzil Maulana Sofi mengatakan IPMKB semakin mengecil dan kehilangan marwah akibat adanya mosi tidak percaya dari beberapa organisasi mahasiswa kecamatan se-kabupaten Bengkalis.
Kata Hifzil, seharusnya itu menjadi perhatian utama ketua umum terpilih untuk merekonsiliasi kembali sampai adanya kesepakatan bersama terkait rencana pelantikan yang akan diadakan. Tetapi ini tidak menjadi prioritas utama.
“Seharusnya, dengan melihat kondisi serta dinamika yang terjadi begitu kuat, Ketua umum terpilih harus mencari solusi bersama bagaimana meneguhkan dan terus berkoordinasi untuk mengembalikan peran IPMKB,” katanya, Sabtu, (24/10/20)
Untuk itu, Hifzil meminta ketua umum terpilih untuk menghormati ketua mahasiswa kecamatan yang ada di Bengkalis, karena IPMKB merupakan forum koordinasi bersama.
“Jika kedepan ada yang mencoba mengotak-atik sekalipun pemerintah Kabupaten Bengkalis, maka kami siap untuk menyatakan perlawanan,” ucapnya dengan tegas.
Sebab lanjut Hifzil mengungkapkan adanya IPMKB tidak bisa terlepas dari kecamatan-kecamatan yang tergabung didalamnya dan ini menyangkut integritas mahasiswa yang ada di Kabupaten Bengkalis sendiri.
Ketua Himpunan Pelajar Mahasiswa Bantan Pekanbaru (Hipematan-p) juga menyampaikan sebenarnya sejak awal pihaknya juga melihat banyak kejanggalan yang terjadi, mulai dari waktu pemilihan ketua (kongres) IPMKB yang telah banyak dimasuki campur tangan pemerintah.
“Organisasi yang seharusnya berperan mengawal pemerintah hari ini mengalami kemunduran besar dalam mengambil perannya,” sebutnya.***
Pewarta: Edi Gustien