PAN nilai penanganan Covid-19 di Riau masih sebatas basa-basi Gubernur

Politisi PAN Ade Hartati Rahmat
Politisi PAN Ade Hartati Rahmat.

Pekanbaru (Riaunews.com) – Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPRD) Riau menilai penanganan Covid-19 di provinsi ini masih sekadar basa-basi Gubernur Riau Syamsuar.

Penilaian ini diutarakan anggota DPRD dari Fraksi PAN, Ade Hartati Rahmat, karena masih tingginya kasus penyebaran virus corona di Bumi Lancang Kuning.

Menurut Ade, evaluasi yang dilakukannya, koordinasi lintas pemerintahan otonomi di Riau masih lemah. Hal tersebut dibuktikan tidak adanya program terintegrasi dengan kabupaten/kota yang dilakukan oleh Pemprov Riau.

Baca: Segera beroprasi, RS Apung Nusa Waluya II dipastikan tak layani pasien Covid-19

“Contoh kasus, kebijakan swab massal yang harusnya dilakukan oleh Pemprov di daerah-daerah episentrum pendemi baru, tapi tidak dilakukan. Kemudian, keluarga pasien positif Covid-19 tidak dilakukan swab,” kata Ade Hartati, Kamis (1/10/2020), dilansir Cakaplah.

Menurut Ade, anggaran yang cukup besar dari realokasi 3 tahap pertama sama sekali belum menyentuh masalah substansi.

“Realisasinya kecil, dapat dilihat dari pengadaan Alat Pelindung Diri (APD) dan alat habis pakai kesehatan lainnya, yakni masker, rapid dan swab test. Tidak adanya perencanaan / langkah antisipasi dalam menghadapi pandemi ini. Banyak program dilakukan tidak konsisten dan berkesinambungan (sporadis). Contoh, bagi-bagi masker yang hanya dilakukan pada kondisi-kondisi tertentu,” cakapnya lagi.

Lebih jauh, Ade Hartati mengatakan, penanganan Covid-19 di Riau baru sebatas basa-basi gubernur. Hal tersebut dapat dilihat dari realisasi anggaran yang diperuntukan bagi penanganan Covid-19.

“Dari Rp481 miliar yang diperuntukkan, baru direalisasikan sebesar Rp168 miliar, dengan alasan sisanya dimasukan dalam pos Bantuan Tidak Terduga (BTT). Dari sini kita lihat gubernur tidak punya perencanaan yang komprehensif dalam beberapa bulan ke depan,” ketusnya.

Baca: Lantik mantan napi Indra Satria Lubis jadi pejabat, massa sebut Gubri dan Wagubri telah lakukan jual beli jabatan

Padahal, kata Ade Hartati, sesuai dengan kewenangan provinsi, harusnya gubernur mampu mengkordinasikan permasalahan penanggulangan covid ke kabupaten/kota maupun instansi vertikal seperti Polda dan Korem, agar provinsi bisa mensupport langkah-langkah strategis yang dilakukan Polda maupun Korem dalam penangulangan Covid-19 di lapangan.***

Tinggalkan Balasan