Setahun Jokowi-Ma’ruf, Ribuan Buruh dan Mahasiswa Kembali Demo ke Istana Tolak Omnibus Law

Demo buruh tolak uu cipta kerja
Belasan ribu buruh di Tangerang melakukan aksi mogok kerja dan turun ke jalan menolak UU Cipta Kerja yang dianggap merugikan pihak mereka. (Foto: Viva)

Jakarta (Riaunews.com) – Hari ini, Selasa (20/10/2020), ribuan massa yang terdiri dari elemen buruh dan mahasiswa kembali akan menggelar aksi demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja di Istana Negara, Jakarta Pusat.

Demo kali ini diketahui bertepatan dengan momen satu tahun Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Baca: Fahri Hamzah sebut UU Cipta Kerja Diadopsi dari Kapitalisme Komunis China

Ketua Konfederasi Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining Elitos menuturkan tuntutan aksi demo kali ini masih sama dengan sebelumnya.

Yakni, menuntut agar Presiden Jokowi membatalkan UU Ciptaker dan menerbitkan Peraturan Pengganti Undang-undang (Perppu).

“Tuntutan masih sama, pembatalan UU Cipta Kerja dan menerbitkan Perppu,” ujarnya, Senin (19/10/2020).

Massa buruh rencananya akan melakukan longmarch dari Universitas Indonesia (UI) di Salemba, Jakpus menuju ke depan Istana Kepresidenan Jakarta.

Sementara itu, Koordinator Pusat Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI), Remy Hastian menyampaikan bahwa pihaknya kembali melakukan aksi demo lantaran pemerintah telah mengabaikan aspirasi masyarakat.

Bukannya membatalkan UU Ciptaker, pemerintah justru mengalihkan dengan meminta masyarakat mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi. Padahal, menurut Remy, judicial review bukanlah langkah yang efektif.

Dalam demo kali ini, Remmy mengklaim akan ada 5.000 mahasiswa yang turun ke jalan untuk menyampaikan aspirasi.

Baca: Ganjar Pranowo jadi obrolan netizen gara-gara UU Cipta Kerja

“Aksi akan dilaksanakan pada Selasa, 20 Oktober 2020 pukul 13.00 WIB dengan estimasi massa aksi sebanyak 5.000 mahasiswa dari seluruh Indonesia,” tutur Remy.

Terkait aksi ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Nana Sudjana menyatakan kepolisian tak menerbitkan Surat Tanda Terima Pemberitahuan (STTP). Dengan alasan, bahwa sampai saat ini Jakarta masih menghadapi pandemi virus corona.

“Jadi sampai saat ini situasi bahaya [pandemi Covid-19], kami tidak mengeluarkan STTP,” kata Nana.

Kendati demikian, Nana menyebut personel gabungan TNI dan Polri akan tetap mengawal dan mengamankan aksi demo tersebut.

Lebih lanjut, Kapolres Metro Jakarta Pusat, Kombes Heru Novianto menyampaikan sekitar 6.000 personel disiagakan di sekitar Istana Negara.

Namun, kata Heru, aksi demo buruh dan mahasiswa itu nantinya akan dipusatkan di sekitar Patung Kuda.

“Kalau di sekitar Istana, sudah kita petakan sekitar 6.000 personel keamanan,” kata Heru kepada wartawan, Senin (19/10).

Baca: Rizal Ramli: UU Cipta Kerja Tidak Memperbaiki Benang Kusut, Malah Bikin Tambah Ruwet

Selain itu, lanjut Heru, pihaknya juga telah menyiapkan langkah antisipatif untuk mengatasi massa perusuh di tengah aksi demo untuk menghindari terjadinya kerusuhan.***

Tinggalkan Balasan