UNESCO Diminta Surati Jokowi Hentikan Proyek ‘Jurassic Park’ NTT

Wisatawan asing melihat Komodo
Wisatawan asing melihat Komodo dari dekat. (Foto: Kompas)

Jakarta (Riaunews.com) – Wakil Ketua Umum DPP Partai Demokrat Benny Kabur Harman meminta Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan, dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa Bangsa (UNESCO) menyurati Presiden Joko Widodo secara resmi agar menghentikan mega proyek pemugaran kawasan Taman Nasional Komodo (TNK) di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).

“Saya minta PBB dalam hal ini UNESCO secara resmi menyurati Presiden RI untuk menghentikan proyek tersebut! Harus mutlak dihentikan,” kata Benny lewat pesan singkat kepada CNNIndonesia.com, Selasa (27/10/2020).

Baca: Ada Jejak Luhut Binsar Panjaitan pada Proyek ‘Jurassic Park’ di Pulau Rinca

Dia menyatakan bahwa mega proyek pemugaran kawasan TNK sangat mengganggu ekosistem komodo sebagai hewan purba tertua di dunia.

Legislator asal NTT itu pun mengingatkan bahwa komodo merupakan hewan yang ekosistemnya harus dillindungi. Menurut Benny, kelestarian dan keseimbangan ekosistem di kawasan TNK harus dijaga karena merupakan aset milik dunia.

“Itu bukan saja milik Indonesia, tapi milik dunia. Dunia harus mlindungi ekosistem komodo ini,” tutur anggota Komisi II DPR RI itu.

Sebelumnya, Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem KLHK Wiratno menyatakan bakal mengawasi jalannya proyek pembangunan ‘Jurassic Park’ di daerah konservasi komodo di Pulau Rinca, NTT. KLHK ingin memastikan, tidak ada komodo yang menjadi korban.

“Nggak boleh ada satu ekor pun komodo yang mati. Oleh karena itu saya memastikan lagi. Kamis saya ke Pulau Rinca, memastikan protokol yang lebih ketat lagi. Terutama pada pekerja,” ungkap Wiratno.

Ia menegaskan setiap hari setidaknya ada 10 ranger yang berjaga untuk memastikan pembangunan tidak membahayakan komodo. Begitu juga dengan masyarakat sekitar yang diklaim turut mengawasi pembangunan.

Baca: Viral Foto Komodo vs Truk, Walhi Kritik Proyek ‘Jurassic Park’ NTT

Sementara Badan Otorita Pariwisata Labuan Bajo-Flores (BOPLBF) menyatakan pemugaran kawasan TNK bertujuan meningkatkan fasilitas pariwisata di habitat kadal raksasa tersebut.

Direktur Utama BOPLBF, Shana Fatina mengklaim pemerintah tetap memperhatikan kelestarian dan keseimbangan ekosistem dalam proses pembangunan di kawasan Taman Nasional Komodo tersebut.

Selain itu, klaim Shana, pihaknya selalu terbuka berkomunikasi dengan pemangku kepentingan, termasuk dengan masyarakat lokal terkait rencana pengembangan pariwisata di tempat tinggal hewan endemik tersebut.***

Tinggalkan Balasan