Bando Reklame Tak Kunjung Ditertibkan, Dewan Curiga Ada Oknum Pemko yang Ambil Keuntungan

uluhan pohon dirusak oknum dari CV RB
Puluhan pohon dirusak oknum dari CV RB, pemilik bando reklame yang ada di Jalan Tuanku Tambusai, Pekanbaru. (Foto: Cakaplah)

Pekanbaru (Riaunews.com) – Meski sudah ada perbuatan melanggar hukum, yakni penebangan pohon pelindung di sekitar bando reklame di Jalan Tuanku Tambusai Pekanbaru, namun hingga hari tak ada ketegasan dari pihak Pemerintah Kota untuk menertibkannya.

Hal ini mengundang kecurigaan dari pihak dewan sehingga muncul tudingan bahwa ini ada unsur pembiaran dari Pemko Pekanbaru dan ada oknum yang mengambil keuntungan dari kondisi tersebut.

Baca: Rusak Pohon Pelindung, Dewan Desak Pemko Pekanbaru Cabut Seluruh Izin Reklame CV RB

“Dipastikan pemilik tidak membayar pajak, karena itu tidak resmi. Kalau tidak resmi, tentu ini (bando) barang haram. Di sini kami minta ketegasan pemerintah, apalagi setelah ada kejadian pemotongan pohon,” kata anggota DPRD Kota Pekanbaru, Sigit Yuwono, Senin (2/11/2020), dilansir Cakaplah.

Sebelumnya sebanyak 83 pohon pelindung yang ada di Jalan Tuanku Tambusai dipotong oleh beberapa orang yang mana saat ini juga sudah diamankan oleh Polsek Bukitraya.

Empat pelaku ini memotong 83 pohon yang berupa pohon Gelondongan Tiang sebanyak 48 dan pohon Tabebuya sebanyak 35 pohon. Pohon-pohon itu sudah dipangkas dan dirusak. Pohon yang sedianya ketinggian 5-7 meter dipangkas menjadi setengah meter hingga 1 meter.

Pelarangan reklame berbentuk bando atau yang melintang dijalan ini sendiri sudah tertera pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 20 Tahun 2010 tentang pemanfaatan bagian-bagian jalan. Pada Pasal 18 berbunyi bahwa konstruksi bangunan iklan dan media informasi tidak boleh melintang di atas jalan.

“Sama-sama kita tegaskan bahwa bando itu dilarang oleh pemerintah, dan aturannya sudah jelas. Seandainya itu masang iklan juga tidak bisa karena tidak bayar pajak,” tegasnya.

Baca: Kasus Penebangan 83 Pohon di Jalan Protokol di Pekanbaru, Mahasiswa Minta Polisi Periksa TFG Pemilik Bando

Politisi Demokrat yang juga merupakan Ketua Komisi IV DPRD Kota Pekanbaru ini menduga ada pihak-pihak yang dengan sengaja mencari keuntungan sehingga reklame yang sudah lama berdiri tersebut hingga kini urung juga dilakukan penertiban atau pembongkaran.

“Kalau pemerintah tegas tidak akan terjadi pembiaran, karena aturannya sudah sangat jelas bahwa itu dilarang,” pungkasnya.***

Tinggalkan Balasan