Erick Thohir Ingin Kementrian BUMN Tak Lagi Terima Dana APBN, Adian Napitupulu: Kesombongan Seorang Menteri?

Menteri BUMN Erick Thohir
Menteri BUMN Erick Thohir.

Jakarta (Riaunews.com) – Politisi PDIP Adian Napitupulu merespon keras pernyataan yang disampaikan Menteri BUMN Erick Thohir saat diwawancarai Karni Ilyas yang tayang di kanal Karni Ilyas Club pada Ahad (1/11/2020).

Dalam pernyataannya di menit ke 11 detik ke 20, Erick Thohir menyampaikan keinginanan agar nanti Kementrian BUMN tidak lagi menerima dana dari APBN, tapi cukup 1% dari pembagian deviden.

Baca: Adian Napitupulu Mengaku Kaget Luar Biasa Saat Erick Thohir Sebut Presiden Titip Komisaris

Menurut Adian, pernyataan itu sangat berbahaya karena bisa mengubah negara menjadi perusahaan yang dibiayai oleh laba usaha semata-mata.

“Ini bukan pernyataan main-main, ini pernyataan yang keluar dari mulut seorang menteri yang tentunya tidak bisa dianggap remeh karena terkait dengan konstitusi dan Ideologi negara,” jelas Adian.

Sekjen PENA 98 ini menyarankan agar sebaiknya Erick Thohir mempelajari bahwa mengelola negara itu bukan hanya sekedar berapa angka uang.

Dalam mengelola negara, kata Adian, ada mekanisme konstitusi dan kontrol melalui parlemen sehingga penentuan anggaran kementerian juga harus persetujuan DPR dan pemerintah, bukan main asal ambil 1% laba BUMN.

Menurutnya, negara bisa mendapatkan uang dari berbagai sumber, bisa deviden BUMN, pajak dan sebagainya.

“Semua uang itu tidak serta-merta bisa dicomot begitu saja karena penggunaanya akan diatur melalui APBN yang dibuat bersama oleh DPR dan pemerintah lalu menjadi UU dan berikutnya DPR diberi kewenangan juga untuk mengawasi penggunaan anggaran itu,” katanya.

Baca: Indopolling: Jokowi Lebih Percaya Luhut-Erick Ketimbang PDIP

“Mekanisme ini tidak bisa dilanggar walaupun Deviden BUMN berjuta juta kali lipat dari APBN,” tambah Adian.

Di sisi, lanjut Adian, pernyataan Erick Thohir menunjukan bahwa Menteri BUMN benar-benar tidak memahami apa itu APBN yang diatur dalam konstitusi, tidak mengerti tentang tata kelola negara dan BUMN sebagai Badan Usaha Milik Negara bukan Negara Milik Badan Usaha.

“Saya tidak tahu apa maksud dari Pernyataan Erick Thohir, apakah pernyataan yang lahir dari ketidak mengertian atau dari kesombongan sebagai menteri yang mengelola asset terbesar,” cetus Adian.

“Tapi apapun itu saya berharap Erick Thohir tidak berniat meniadakan atau mengerdilkan peran DPR dan Presiden dalam menyusun anggaran kementriannya,” beber Adian.***

Tinggalkan Balasan