Hubungan Trump dengan Twitter Kian Memanas

Trump vs Twitter
Washington (Riaunews.com) – Presiden Amerika Serikat Donald Trump terkenal sebagai kepala negara yang sangat aktif di media sosial, khususnya Twitter. Namun bukan berarti sebagai orang nomor satu di negara adi daya dia bisa ‘mesra-mesraan’ dengan perusahaan yang berbasis di Kota San Fransisco, California, tersebut.

Sudah beberapa kali terjadi perseteruan calon petahana Presiden Amerika Serikat Donald Trump dengan Twitter. Bahkan di masa penghitungan surat suara Pilpres AS tahun 2020 kali ini hubungan keduanya kian memanas.

Baca: Trump Tetap Klaim Menang, Tuduh Sistem Pilpres AS Dikorupsi

Twitter tampak tak segan melabeli kicauan Trump yang memiliki pengikut 88,4 juta ini sebagai konten yang mungkin berisi informasi menyesatkan tentang pemilu.

Puncaknya, Trump menilai Twitter telah berjalan di luar kendali karena melabeli banyak kicauannya.

Terhitung sejak 4 November 2020, Twitter memang sudah melabeli 11 kicauan Trump. Dalam label yang disematkan, Twitter berkata bahwa sebagian atau semua konten yang disebarkan dalam Tweet Trump diperdebatkan dan mungkin memberikan informasi menyesatkan tentang cara berpartisipasi dalam pemilu atau proses kemasyarakatan lainnya.

Twitter pun menyertakan tautan khusus pada kicauan Trump yang berisi tentang kebijakan tentang integritas kewarganegaraan.

Kicauan pertama Trump yang dilabeli oleh Twitter pada tanggal 4 November 2020 berisi tentang klaim Trump adanya pencurian suara oleh pihak yang tidak disebutkan identitasnya. Dia lalu menegaskan tidak akan membiarkan hal itu terjadi.

Adanya label itu membuat pengguna harus terlebih dahulu memilih tombol ‘Melihat’ untuk mengetahui kicauan Trump yang ada di balik label yang disematkan oleh Twitter. Pengguna lain atau pengikut Trump pun tidak dapat membagikan, menyukai, berkomentar, atau me-retweet kicauan Trump tersebut.

Tindakan serupa juga dilakukan Twitter terhadap pernyataan Trump tentang suaranya hilang di banyak negara bagian AS. Dalam kicauan itu, Trump juga menuding lembaga survei salah total.

Tak jera dengan label dari Twitter, Trump pun kembali berkicau tentang hilangnya 500 ribu suara yang mendukungnya di Pennsylvania dan Michigan. Lagi-lagi, Twitter melabeli kicauan itu.

Twitter juga melakukan tindakan serupa terhadap kicauan Trump beberapa jam kemudian tentang adanya surat suara dalam jumlah besar yang dibuang secara diam-diam.

Baca: Twitter kembali labeli cuitan Trump, kali ini soal George Floyd

Di hari berikutnya, Twitter juga melabeli kicauan Trump yang berisi pernyataan bahwa suara yang masuk setelah hari pemilihan tidaak akan dihitung. Hal yang sama juga dilakukan terhadap kicauan tentang tudingan miring terhadap Biden.

Kemudian Twitter juga melabeli kicauan Trump yang meminta penipuan dihentikan. Diduga Twitter menilai kicauan itu berkaitan dengan sitausi politik di tengah penghitungan suara Pilpres AS.

Tak hanya teks, Twitter juga memberikan label terhadap tiga video konferensi pers Trump yang diunggah melalui akun twitternya, yakni @realDonaldTrump. Video itu berisi tentang klaim kemenangan dan tudingan kecurangan Pilpres AS.

Terakhir, Twitter pun melabeli kicauan Trump yang menyatakan bahwa suara dalam Pilpres AS kali ini ilegal. Dia meminta Mahkamah Agung AS untuk sejalan dengan dirinya.

Bukan hanya kali ini, Trump diketahui juga pernah berseteru dengan Twitter sebelum pemilu AS. Bahkan, Trump menandatangani perintah eksekutif yang menargetkan perusahaan media sosial.

Melansir CNN, kebijakan itu keluar beberapa hari setelah Twitter menyebut dua tweet Trump ‘berpotensi menyesatkan’. Trump beralasan langkah tersebut adalah untuk mempertahankan kebebasan berbicara.

Trump menilai perusahaan medsos, seperti Twitter memiliki kekuasaan yang tidak terkendali untuk menyensor, membatasi, mengedit, membentuk, menyembunyikan, mengubah, hampir semua bentuk komunikasi antara warga negara dan khalayak umum.

Perintah eksekutif itu intinya berusaha untuk merubah Bagian 230 Undang-undang Kepatutan Komunikasi yang memberikan kekebalan luas terhadap situs web yang mengkurasi dan memoderasi platform mereka sendiri.

“Di negara yang telah lama menghargai kebebasan berekspresi, kami tidak dapat mengizinkan sejumlah platform online untuk memilih sendiri pidato yang dapat diakses dan disampaikan oleh orang Amerika di internet,” kata perintah itu.

“Praktik ini pada dasarnya tidak Amerika dan anti-demokrasi. Ketika perusahaan media sosial yang besar dan kuat menyensor opini yang tidak mereka setujui, mereka menggunakan kekuatan yang berbahaya.”***

Tinggalkan Balasan