Jauh dari Kaidah Forum Akademis, Ketua BEM UGM Mundur dari Diskusi Ciptaker Bersama Mahfud, Airlangga dan Luhut

Ketua BEM UGM Sulthan Farras
Ketua BEM UGM Sulthan Farras

Yogyakarta (Riaunews.com) – Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa Universitas Gadjah Mada (UGM) M. Sulthan Farras menarik diri dan mundur dari forum diskusi Sinergi UGM dan Dewan Pakar Kagama bertajuk “Telaah Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

UGM menggelar diskusi webinar tersebut pada Selasa (17/11/2020). Dalam poster yang beredar diskusi ini disebut diselenggarakan atas sinergi UGM dengan Dewan Pakar Kagama.

Kegiatan ini digelar dengan mengundang sejumlah narasumber yakni Menko Polhukam Mahfud MD, Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo dan beberapa dari akademisi.

Baca: Di Hari Pahlawan, Buruh Surabaya Demo Menolak UU Cipta Kerja

Ruang Zoom sempat tak bisa diakses per pukul 09.00 WIB lantaran kapasitas peserta terlalu penuh. Sementara melalui siaran live di kanal YouTube resmi milik UGM tercatat per pukul 11.28 sebanyak 803 orang menonton siaran tersebut.

Sulthan menyatakan menarik diri dari forum tersebut. Tak hanya Sulthan, penarikan diri juga dilakukan oleh pengurus BEM KM UGM. Penarikan diri itu diungkapkan Sulthan melalui cuitan di akun twitter resmi miliknya @sulthanfarras_.

“Saya dan BEM KM UGM tidak terlibat dalam proses apapun dan menarik diri dari forum tersebut,” cuit Sulthan, Selasa (16/11).

Dia menjelaskan, arah forum itu jelas mudah ditebak jika merujuk pada komposisi narasumber atau pembicara yang hadir.

“Ada lima politisi sekaligus dalam forum dengan tajuk “telaah”. Apa yang ditelaah jika 3 Menko+ 1 Menteri dan beberapa akademisi pemateri sudah terlibat proses pembahasan UU Cipta Kerja?, termasuk Pak Rektor sebagai SATGAS,” kata Sulthan.

Baca: Pembimbing Disertasi Mahfud Md Sebut UU Cipta Kerja Merupakan UU Elitis-Ortodoks-Otoriter

Menurut Sulthan, forum ini jauh dari kaidah forum terbuka akademis. Padahal sejak 23 Oktober lalu para mahasiswa telah mendorong audiensi akademis terbuka berkaitan dengan Undang-undang Cipta Kerja.

Namun, kata dia, forum itu justru jauh berbeda dengan suara mahasiswa selama ini.

“Aspirasi yang disampaikan pada realisasinya justru diselewengkan,” kata dia.

Sulthan juga mengungkapkan sejak 23 Oktober lalu dirinya telah berkomunikasi dengan Wakil Rektor I Kemahasiswaan UGM yang memang diberi mandat untuk mengakomodasi aspirasi mahasiswa.

Kemudian, kata dia, pada 30 Oktober konsep serta usulan narasumber untuk menggelar forum yang diinginkan mahasiswa pun dikirimkan kepada Wakil Rektor tersebut dan kebetulan mendapat respon yang cukup positif.

“Namun hasil dari rapat pimpinan disampaikan, bahwa forum akan diakomodir oleh Wakil Rektor 3 Pak Paripurna dengan acara kolaborasi dengan KAGAMA,” kata dia.

Setelah itu, pada 30 Oktober di siang hari, Sulthan mengaku langsung menghubungi Wakil Rektor 3 yang dia sebut bernama Paripurna. Farras langsung melampirkan usulan konsep serta daftar pembicara. Namun pesan tersebut tidak mendapat respon.

Hal itu berulang terjadi, Sulthan makin giat menghubungi namun lagi-lagi tak direspon. Hal ini terjadi hingga tanggal 4 November 2020.

Baca: Pakar Hukum Kritik Mensesneg yang Menyepelekan Kekeliruan UU Cipta Kerja

“Karena tidak ada respon yang akomodatif, responsif dan telah melewati tenggat waktu, maka harus ada langkah di luar rencana awal. Dari kejadian ini semakin jelas tidak ada niatan dari pihak pimpinan kampus untuk mmbuka ruang diskursus akademis,” katanya.

Setelah tak ada respon, pada 15 November Sulthan mengaku tiba-tiba dihubungi berkaitan dengan poster kegiatan atau forum diskusi terkait Cipta Kerja tersebut. Termasuk di dalamnya termuat nama, foto dan identitas dirinya sebagai salah satu penyelenggara kegiatan.

Dengan materi dan narasumber yang tertuang tak sesuai dengan yang diusulkan mahasiswa sebelumnya, Farras langsung menyatakan keberatan dan menarik diri dari forum tersebut.

“Pertanyaan saya, tarik menarik kepentingan seperti apa yang harus menyeret-nyeret forum akademisi berubah menjadi panggung politisi,” kata dia, “Begitu rela mengorbankan integritas dan akar kerakyatan Gadjah Mada. Jika nalar kritis dikooptasi, lalu berpegang pada apa lagi para akademisi.”

Sementara, panitia menyayangkan ketiadaan pihak BEM yang terlibat dalam kegiatan itu. Namun tanya jawab menurut mereka tetap terbuka bagi mahasiswa yang ikut hadir dalam diskusi tersebut.

“Diskusi dan pertanyaan tetap bisa disampaikan oleh mahasiswa yang ikut dalam forum ini,” kata seorang panitia acara di sela-sela diskusi.***

Tinggalkan Balasan