Kejati Riau Usut Dugaan Pengkondisian Proyek di PUPR Kabupaten Bengkalis Pada Zaman Bupati Amril

Ardiansyah Plt Kadis PUPR Kabupaten Bengkalis

BENGKALIS (RiauNews.com)- Kejaksaan Tinggi (Kejati) Riau saat ini tengah mengusut salah satu dugaan pengkondisian proyek yang terjadi di PUPR Kabupaten Bengkalis kepada rekanan tertentu.

Rekayasa atau pengkondisian bagi-bagi jatah proyek tersebut jelas Asisten Pidana Khusus (Adpisus) Kejati Riau, Hilman Azazi SH MH MM MH saat ini sudah masuk pada tahap penyelidikan.

“Pengusutan dugaan korupsi itu dilberdasarkan laporan dari masyarakat. Nomenklatur laporannya terkait rekayasa atau pengkondisian bagi-bagi jatah proyek,” jelasnya Ahad (29/11/2020).

Dalam penyelidikan kasus ini terang Hilman Azizi , pihaknya telah memanggil Plt Kadis PUPR Bengkalis, Ardiansyah untuk diperiksa dan dimintai keterangannya.

“Saat ini dia (Ardiansyah) Plt Kadis PUPR Bengkalis, posisinya saat itu sebagai Kelompok Kerja (Pokja) Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ),” Jelas Hilman.

Penyelidikan dugaan rasuah tersebut lanjut Hilman, masih terus didalami oleh pihaknya. Saat ini pihaknya tengah mengumpulkan alat bukti, seperti bahan keterangan dan data.

“Masih kita dalami. Seperti apa perkembangannya, nanti diinformasikan lagi,” imbuhnya.

Berdasarkan informasi yang dirangkum, dugaan adanya rekayasa atau pengkondisian bagi-bagi jatah proyek tersebut, terjadi dari tahun 2014 hingga 2019.

Pada saat itu Kabupaten Bengkalis dipimpin oleh Bupati Amril Mukminin yang saat ini jadi pesakitan akibat kasus suap proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning.

Suami dari Calon Bupati Bengkalis Kasmarni ini terbukti menerima suap sebesar Rp5,2 miliar dari PT Citra Gading Asritama (CGA) kontraktor proyek peningkatan Jalan Duri-Sei Pakning, Kabupaten Bengkalis, Riau.

“Terdakwa dijatuhi hukuman penjara enam tahun dan terdakwa juga dibebankan membayar pidana denda sebesar Rp500 juta. Jika tidak dibayarkan, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 bulan. Terdakwa Amril Mukminin juga dikenakan pidana tambahan dicabutnya hak politiknya.

Didalam dakwaan KPK, Hardiansyah yang saat itu menjabat PPTK proyek Jalan Duri-Pakning juga diduga kecipratan dana sekitar Rp650 juta.

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: