Ketidakadilan Hukum Terhadap HRS Dan Anies

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Habib Rizieq Shihab.
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan Habib Rizieq Shihab.

Oleh: M. Rizal Fadillah

QUR’AN Surat Annisa 58 mengingatkan kepada orang yang beriman dan juga umat manusia tentang dua hal yang relevan dengan peran kepemimpinan.

Pertama, perlunya menunaikan amanat dan amanat itu harus teralokasi kepada yang berhak (innallaha ya’murukum an tu-addul amanati ilaa ahliha). Amanat rakyat harus kembali kepada rakyat, bukan hanya sampai kepada keluarga, kerabat atau kroni.

Kedua, jika menegakkan hukum maka tegakkan dengan adil (wa Idza hakamtum bainan naas an tahkumuu bil adl). Keadilan adalan nilai tertinggi dalam hukum. Asas keadilan adalah kesamaan kedudukan di depan hukum (equality before the law). Konstitusi negara RI menjamin asas kesamaan kedudukan tersebut sebagai konsekuensi dari prinsip negara hukum.

Baca: Keterangan Anies Baswedan Dijadikan Laporan 23 Halaman, Polisi Sebut Acara Habib Rizieq Mengarah Pidana

Fenomena kini di negeri ini pada dua hal di atas amburadul atau acak-acakan. Amanat jabatan dikhianati dan rakyat tidak menjadi prioritas. Banyak pejabat yang lebih mementingkan diri, keluarga, dan kroni. Akibatnya korupsi, kolusi, nepotisme merajalela. Itu dilakukan secara bersama-sama, terang-terangan dan tanpa rasa malu.

Pekaksanaan hukum aktual menampilkan wajah ketidakadilan. Covid-19 menjadi tongkat pemukul. Ada yang dipukul keras ada yang nyaman-nyaman saja karena sengaja memukul angin.

HRS dan Anies Baswedan dipukul keras, karena “kerumunan”. Dampaknya dua Kapolda dan dua Kapolres dicopot. Jakarta dan Jawa Barat menjadi sasaran.

Di sisi lain kerumunan Kliwonan Habib Luthfi Watimpres di Pekalongan dan Long march 9000 Banser di Banyumas Jawa Tengah lancar-lancar saja tanpa teguran apalagi pencopotan Kapolda dan Kapolres. Tanpa pemanggilan Gubernur Jawa Tengah. Maklum PDIP.

Pendaftaran ke KPU anak Presiden Gibran dengan kerumunannya di Solo juga aman saja. Di Medan mantu Presiden Bobby dan kerumunan Pilkada lain sami mawon.

Satu kalimat cukup untuk ini “ketidakadilan hukum”. Rakyat tahu dan merasakan bahwa pemerintahan Jokowi tidak adil. Banyak mempermainkan hukum untuk kepentingan politik. Dari mulai Perppu, HIP, Omnibus Law, ITE, hingga Covid-19 yang menjadi alat pemukul untuk memberangus lawan-lawan politik.

Baca: Pemanggilan Anies oleh Polisi Dinilai Fahri Hamzah Sebagai Bentuk Kepanikan Pemerintah

Kini dua tokoh menjadi target yaitu HRS dan Anies. Akan tetapi magnet keduanya dipastikan juga cukup kuat untuk simpati dan dukungan rakyat.

Bisa dibayangkan ketika keduanya mengikuti tahapan proses pemeriksaan polisi bahkan mungkin pengadilan maka rakyat dan umat akan ikut berkerumun membesar dengan dukungan dahsyat. Gelombang perlawanan dapat bereskalasi di luar dugaan.

Rezim Jokowi telah membuka jalan bagi peningkatan kejengkelan bahkan kemarahan. Di belahan dunia manapun dan sejarah kapanpun telah dibuktikan bahwa ketidakadilan adalah gerbang strategis dari perubahan.

Kembali kepada ayat QS Annisa 58 di atas, maka soal amanat dan keadilan merupakan pelajaran sempurna dari Allah “Innallaha ni’imma ya’idhukum bih”. Urusan amanat yang dikhianati atau hukum yang dijauhkan dari keadilan, maka “Innallaha kaana samii’an bashiiro” – Sesungguhnya Allah SWT Maha Mendengar dan Maha Melihat.

Baca: dr Tirta: Kerumunan Habib Rizieq Ditegur, tapi Gibran Tidak

Jika Allah SWT sudah membuat keputusan atas dasar pendengaran dan penglihatan-Nya maka tak ada suatu kekuatan apapun yang bisa mencegah dan menghindar dari hukuman-Nya.

Na’udzubillah min dzalik. ***

Penulis merupakan Pemerhati politik dan kebangsaan.

Tinggalkan Balasan