Rocky Gerung: Indonesia Mundur 22 Tahun Jika TNI Terlibat Politik

Rocky Gerung
Rocky Gerung

Jakarta (Riaunews.com) – Penurunan baliho dan spanduk bergambar Imam Besar organisasi Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang diperintahkan oleh Panglima Daerah Komando Militer Jaya/Jayakarta, Mayjen TNI Dudung Abdurachman kembali menuai kritik.

Kali ini, komentar datang dari pengamat politik Rocky Gerung, melalui sebuah video yang diunggah pada Sabtu (21/11/2020) di kanal YouTube Rocky Gerung Official.

Baca: Kritik Stafsus Milenial Jokowi, Rocky Gerung: Cuma Patung Hidup yang Berkeliaran di Istana

Dalam wawancara bersama Hersubeno Arief dalam video tersebut, Rocky menilai inisiatif yang dilakukan oleh Pangdam Jaya terkesan berlebihan.

“Menurut saya itu inisiatif yang berlebihan dari Pangdam. Memang, saya anggap Pangdam mungkin merasa terganggu dengan ucapan-ucapan atau peristiwa di Petamburan,” ungkap Rocky.

Rocky menambahkan, peristiwa yang terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat, merupakan peristiwa politik, dan TNI seharusnya tetap tunduk pada pemerintah sipil, sesuai janji TNI pada saat Reformasi Indonesia.

“Tetapi, itu adalah peristiwa politik, dan TNI sejak Reformasi sudah mengucapkan janji untuk tunduk pada civilian values, pada pemerintahan sipil, sehingga tidak boleh masuk di dalam wilayah yang sifatnya politis,” tambahnya.

Menurut Rocky, keadaan tersebut yang membuat masyarakat sipil, dalam hal ini LSM mengingatkan kembali bahwa kalau ada kejadian TNI terlibat kedalam peristiwa politik, maka Indonesia telah mundur 22 tahun.

Baca: Slamet Ma’arif ke Pangdam Jaya: Seharusnya TNI Hajar Yang Mau Ganti Pancasila

“Jadi, saya menganggap apapun alasan itu, seharusnya TNI bisa diperbantukan untuk menurunkan baliho-baliho itu, kalau Satpol-nya memang nggak bisa manjat, nggak punya cara untuk menurunkan,” kata Rocky.

“Tetapi, kalau berseragam militer manjat kesitu, itu kurang mulia sebetulnya, karena nanti orang menganggap bahwa tugas TNI adalah menurunkan baliho, apakah semua baliho harus diturunkan dengan cara yang sama?” lanjutnya.

Rocky berpendapat, tindakan TNI, dalam hal ini Pangdam Jaya bisa dipahami karena menyangkut kedaulatan dan kebangsaan, tetapi dirinya menyebut bahwa momen tersebut tidak tepat untuk unjuk kekuatan ataupun gelar pasukan.

“Tetapi sekali lagi, psikologi Pangdam tentu bisa kita pahami, untuk memperlihatkan bahwa dia tegas di dalam urusan yang menyangkut kedaulatan dan kebangsaan,” ujar Rocky.

Baca: Pangdam Jaya: Habib Rizieq Shihab itu Rakyat Biasa, Bukan Musuh TNI

“Dari segi itu orang setuju aja, tetapi momen semacam ini bukan momen yang tepat untuk gelar pasukan, sebetulnya, jadi saya kira komunikasi publiknya kurang tepat dilakukan oleh TNI,” pungkasnya.***

Tinggalkan Balasan