Menurut Said Didu Pengelolaan Dana Wakaf Oleh Penguasa Jauh Lebih Rawan

Mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Said Didu.

Pekanbaru (Riaunews.com) – Mantan Sekretaris Kementerian BUMN Said Didu mencurigai program wakaf uang yang digadang-gadang pemerintahan Joko Widodo bisa membantu mendanai pembangunan.

Malalui akun Twitternya, Said Didu membenarkan jika pengelolaan dana wakaf tidak masuk dalam APBN. Namun ini justru menambah kerawanan untuk dipergunakan pada tempat yang tidak semestinya jika dikelola oleh penguasa.

“Pengelolaan dana wakaf yg tdk masuk APBN adalah benar, tapi jika pengelolaanya diatur/diarahkan oleh penguasa maka ini jauh lbh rawan krn hal tsb menjadi mekanisme non-budgeter yg bebas dari pengawasan BPK dan DPR,” cuit Said Didu yang dipantau Riaunews.com, Sabtu (30/1/2021).

Kecurigaan “Manusia Merdeka” ini tentu tidak tanpa alasan. APBN dan APBD yang penggunaannya jelas-jelas diawasi masih bisa dikorupsi oleh pejabat mulai dari bupati sampai menteri. Apalagi wakaf yang hanya menuntut kepercayaan dari masyarakat pemberi wakaf.

“Inikah yg diharapkan – biar bebas?” lanjutnya kemudian.

Cuitan ini langsung ditanggapi ratusan netizen yang rata-rata mengamini pendapat Said Didu.

“Sekalian aja pak agar pemerintah menyerukan GERAKAN NASIONAL INDONESIA BERSYARIAH biar Indonesia di kelola dengan syariah di semua bidang kehidupan jangan hanya bidang yg hanya menguntungkan aja ya pak,” komentar pemilik akun @PandoePertiwi.

“Tanamkan dulu kepercayaan calon pewakaf ama pemerintah.. Saya kira sulit utk percaya …. klu lihat kejadian2 terakhir ini..,” sebut @wasit26.

“Sebaiknya program yg keliru ini tdk perlu didiskusikan lagi, abaikan saja. Biarkan mekanisme waqaf yg sdh ada saat ini berjalan, ummat dan lembaga terpercaya sdh memahami bagaimana ber waqaf yg benar,” cuit @leonidz78.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: