Selasa , November 30 2021

Pesan 20 Tahun Lalu

Oleh Helfizon Assyafei

Komnas HAM sudah menggelar jumpa pers terkait tewasnya 6 laskar FPI. Hasil rekomendasinya; benar terjadi pelanggaran HAM terhadap 4 orang yang tewas. Sedang dua orang lagi tewas karena tembak-menembak dengan polisi. Komnas HAM merekomendasikan untuk menempuh pengadilan pidana untuk pelaku pelanggaran HAM  terhadap HAM tersebut. Tentu saja Tim Advokasi laskar FPI tidak puas dengan rekomenasi tersebut.

“Komnas HAM RI terkesan melakukan ‘jual-beli’ nyawa yaitu pada satu sisi memberi legitimasi atas penghilangan dua nyawa terhadap dua korban lewat konstruksi narasi tembak-menembak yang sesungguhnya patut dipertanyakan. Karena selain hanya berdasarkan satu sumber juga banyak kejanggalan konstruksi peristiwa tembak-menembak,” kata Hariadi Nasution anggota Tim Advokasi 6 Anggota Laskar dalam keterangan resminya pada Okezone, Sabtu (9/1/2021).

****

Dua puluh tahun lalu di sebuah desa di tepi sungai Kuantan Singingi saya mengikuti program Kuliah Kerja Nyata (KKN) dari Universitas Riau. Ketika itu di desa tersebut belum masuk listrik. Genset ada tapi hanya dari magrib hingga pukul 21.00 Wib. Setelah itu hanya ada gelap dan kunang-kunang. Saya membelah malam pulang ke posko dengan obor ditangan. Ketika itu lepas tengah malam saya pulang dari rumah seorang tuan guru tarekat yang mengundang saya datang ke rumahnya.

Dia mengundang saya sebenarnya untuk ngobrol. Saya melihat kesempatan ini; belajar. Maka saya lebih banyak mendengar daripada bicara. Banyak yang saya tanyakan. Mulai dari persoala akidah, akhlak hingga muamalah (interaksi sosial). Dari sekian banyak percakapan itu yang masih terus lengket di ingatan saya adalah sebuah pesannya yang ketika itu menurut saya aneh; Jangan berurusan dengan hukum, aparat hukum dan semua yang terkait itu.

Ketika saya tanya mengapa, ia menatap saya. “Ananda ingat kisah Nabi Yusuf?” ujarnya. “Bukankah semua bukti-bukti yang diajukan Nabi Yusuf di pengadilan saat dituduh telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan pada Zulaikha adalah kuat? Tapi kemudian pengadilan memutuskan Yusuf bersalah karena ia berperkara dengan seorang Wazir (pejabat negeri waktu itu). Jadi kalau bisa jangan sampai berurusan dengan hukum,” ujarnya.

Ketika itu saya belum bisa mencernanya dengan baik. Saya mengira tuan guru yang tinggal di tempat terpencil itu terlalu pesimis saja. Namun seiring waktu kebenaran akan kata-kata sang tuan guru itu bertemu di kenyataan hidup. Apalagi setelah saya membaca pendapat Prof Dr Mahfud MD dalam sebuah cuitannya di twitter 9 November 2017.  Begini katanya; “Setiap kasus bisa dicarikan pasal benar atau salahnya menurut hukum. Tinggal siapa yang lihai mencari atau membeli. Intelektual tukang bisa mencarikan pasal-pasal sesuai dengan pesanan dan bayaran.”

Sejak itu saya tak terkejut lagi melihat hal-hal yang benar jadi salah dan yang salah jadi benar. Meski tidak semua proses hukum itu hasilnya tidak adil. Ada juga yang adil. Tapi saya hanya sedih..

Pekanbaru, 9 Januari 2021

 

 

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: