Istana Bantah Penolakan Revisi UU Pemilu untuk Jegal Anies dan Muluskan Gibran Maju Pilkada DKI

Mensesneg Pratikno
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno

Jakarta (Riaunews.com) – Menteri Sekretaris Negara Pratikno menegaskan sikap pemerintah yang menolak revisi UU Pemilu dan UU Pilkada bukan untuk menghalangi peluang Anies Baswedan dan membuka jalan Gibran Rakabuming Raka maju di Pilkada DKI 2024.

Dia menjelaskan bahwa UU tersebut sudah diputuskan sejak 2016.

“Ingatlah UU ditetapkan tahun 2016. Pak Gubernur DKI waktu itu masih Mendikbud (Menteri Pendidikan dan Kebudayaan), sementara Mas Gibran masih jualan martabak, jadi pengusaha. Jadi enggak ada hubungannya. Sama sekali enggak ada hubungannya,” jelas Pratikno dalam keterangan pers di Youtube Sekretariat Presiden, Selasa (16/2/2021).

Dia pun meminta agar tak ada pihak yang menghubung-hubungkan keputusan pemerintah menolak revisi UU Pemilu dan UU Pilkada dengan Gibran Rakabuming Raka.

Dia menjelaskan bahwa keputusan pemerintah menolak revisi UU Pemilu dan UU Pilkada lantaran aturan tersebut belum dilaksanakan sepenuhnya. Pemerintah ingin aturan tersebut dilaksanakan terlebih dahulu tanpa adanya revisi.

“Justru jangan dibalik-balik, jangan UU mau dirubah untuk tujuan tertentu. Justru kita ingn kembali, UU sudah ditetapkan tahun 2016 belum kita laksanakan, mari kita laksanakan,” katanya.

“Jangan sampai kemudian menimbulkan ketidakpastian kan UU sudah ditetapkan kok tidak jadi dijalankan,” sambung Pratikno.

Tudingan Jegal Anies

Dilansir Liputan6.com, sebelumnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) menolak pembatalan revisi Undang-Undang Pemilu. Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera menilai, penundaan RUU Pilkada membuat Pilkada 2022-2023 ditiadakan sehingga menjadi Pilkada serentak 2024.

“Risiko penyatuan semua Pemilu di 2024 sangat banyak mudharatnya. Kualitas dapat turun jauh dan resiko korban jiwa dari petugas di PPS seperti kasus 2019 dapat terjadi lagi,” katanya saat dikonfirmasi, Kamis (11/2/2022).

Selain itu, Mardani menduga penundaan itu menjadi salah satu cara menyingkirkan Anies Baswedan dari kontestasi politik, yang selama ini menjadi salah satu bakal calon kuat di Pilpres 2024. Masa jabatan Anies sebagai gubernur sendiri berakhir 2022.

“Tanpa Pilkada 2022, Mas Anies dimasukkan kotak pada 2022. Mulai 2022 masuk kotaknya, dia (Anies) dibuat tersingkir,” ujar dia.

Mardani juga menilai peluang anak Jokowi yakni Gibran maju di Pilgub DKI Jakarta besar apabila digelar 2024, semakin lebar. Dia menilai alasan pandemi kurang tepat untuk menjadi dasar penundaan revisi UU Pemilu. Mengingat, Pilkada 2020 sukses digelar.

Tudingan Demokrat

Sementara, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrat Irwan menuding penundaan revisi UU Pemilu oleh pemerintah, karena ada misi Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang ingin membawa putranya Gibran Rakabuming Raka untuk bisa maju di Pilkada DKI 2024.

“Mungkin keputusan ini dilatari oleh kemungkinan Presiden Jokowi mempersiapkan keberangkatan Gibran dari Solo ke Jakarta? Karena dirasa terlalu cepat jika Gibran berangkat ke Jakarta tahun 2022,” kata Irwan kepada wartawan, Kamis (11/2/2021).

Pasalnya, perubahan sikap partai koalisi atas RUU Pemilu begitu mendadak dan berbeda sikap dari yang sudah diputuskan.

Dia juga menuturkan, sikap partai koalisi terhadap RUU Pemilu ini, muncul berbarengan dengan sikap Presiden Jokowi menunda revisi undang-undang tersebut.

“Mengapa sejak Presiden Jokowi statement menolak, kemudian dibarengi partai koalisi pemerintah semuanya balik badan,” tuturnya.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: