Rabu , Juni 16 2021

Pasha Ungu Jawab Nyinyiran PSI pada Anies Terkait Persoalan Banjir DKI

Sigit Purnomo alias Pasha Ungu
Sigit Purnomo alias Pasha Ungu.

Jakarta (Riaunews.com) – Politikus Partai Amanat Nasional (PAN), Sigit Purnomo alias Pasha Ungu, angkat bicara merespons pernyataan anggota DPRD DKI Fraksi Partai Solidaristas Indonesia (PSI), August Hamonangan seputar perdebatan dengan Pelaksana tugas (Plt) Ketua Umum PSI, Giring Ganesha menyoal banjir Jakarta.

Ia meminta PSI tidak memutar-mutar konteks pernyataan yang disampaikannya terhadap Giring.

“Jangan diputar-putar, kita tidak masuk pada konteks bagaimana cara PSI mengkritik atau isi kritiknya,” kata Pasha saat dihubungi CNNIndonesia.com, Rabu (24/2/2021).

Dia menjelaskan, poin yang harus digarisbawahi dari pernyataannya ialah terkait keraguan Giring terhadap kapabilitas Anies Baswedan sebagai Gubernur DKI Jakarta.

Dalam pernyataan itu, menurut Pasha, dirinya mempertanyakan alat ukur yang digunakan oleh Giring untuk menyatakan Anies tidak kapabel.

“Yang poin kita garis bawahi kemarin ada pernyataan keraguan Giring terhadap kapabilitas Gubernur DKI definitif. Nah, pertanyaan saya kemudian, apa alat ukurnya Giring mengatakan Gubernur DKI tidak kapabel?” kata vokalis grup musik Ungu itu.

Pasha pun menuturkan, pernyataan Giring menjadi tidak adil bila alat ukur yang digunakan hanya persoalan ketiadaan kegiatan normalisasi atau pengerukan untuk mengantisipasi bencana banjir di Jakarta.

“Kalau alat ukurnya hanya karena persoalan tidak ada normalisasi, tidak ada pengerukan, tidak ada langkah konkret bagaimana antisipasi musim banjir yang notabenenya template sudah setiap tahun datang, ya alat ukurnya apa, kalau kemudian digeneralisasi ini tidak fair,” papar dia lagi.

Pasha berkata, setiap orang berhak mengkritik pemimpin yang tidak merealisasikan visi dan misi. Namun, menurut dia kritik tidak boleh langsung menyatakan bahwa seorang pemimpin tidak kapabel atau tidak memiliki kemampuan.

Pasha pun mengingatkan, Anies adalah Gubernur DKI yang terpilih lewat proses pemilihan yang telah berlangsung secara sah.

“Jangan bilang orang tidak mampu. Anies terpilih melalui proses politik, ada produk demokrasi, 50 persen lebih masyarakat Jakarta memilih beliau, itu harus dihargai, harus dihormati, itu ada SK Presiden di pelantikan beliau,” kata dia.

Lebih lanjut, mantan Wakil Wakil Wali Kota Palu itu mengingatkan PSI dan Giring bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintahan berpedoman pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Sebagai parpol yang memiliki perwakilan delapan orang di DPRD DKI, menurutnya, PSI seharusnya mengontrol setiap kebijakan Anies dalam APBD yang disusun setiap tahun.

Pasha pun mengaku heran dengan langkah Giring yang mempersoalkan masalah normalisasi dan pengerukan di DKI.

“PSI kan punya delapan kursi, APBD tidak disepakati sepihak. Artinya, anggaran yang dilaksanakan pemerintah disepakati DPRD juga, ada PSI di dalamnya. Buka dong pedoman APBD itu, ada enggak anggaran normalisasi, ada enggak pengerukan. Kalau ada, kenapa ditanyain, kalau tidak ada, kenapa tidak diadain,” ungkap dia.

“Kalau PSI menuntut normalisasi, anggarkan. Jangan orang lagi kerja, ada statement yang tidak perlu, cenderung provokatif,” imbuh Pasha.

Sebelumnya, August mengkritik pernyataan Pasha terhadap Giring yang menyentil kinerja Anies dalam mengatasi banjir Jakarta. August mengomentari logika Pasha yang mewajibkan pengkritik pejabat publik harus berpengalaman mengurus kelurahan lebih dahulu.

“Kalau logika Bang Pasha yang dipakai, saya khawatir, nanti tidak ada orang yang berhak kritik pejabat publik, karena harus berpengalaman mengurus kelurahan dulu, seperti yang beliau bilang. Kritik ya kritik saja, pengalaman bukan syarat, ” kata August dalam keterangan tertulis, Rabu (24/2).

August mengklaim, kritik Giring terhadap cara Anies menangani banjir di Jakarta berangkat dari data dan fakta yang objektif. Kritik itu juga buah dari hasil diskusi para anggota PSI di DPRD DKI Jakarta yang melihat dari dekat persoalan banjir.

Menurut dia, PSI perlu mengkritik kebijakan Anies dalam menangani banjir. Sebab, ia menyatakan anggaran DKI dalam penanganan banjir cukup besar, dan karena itu harus optimal.

“Anggaran DKI sangat besar, harus optimal pemanfaatannya. Jangan salah sasaran. Mas Anies, sebagai kepala daerah, harus memastikan setiap rupiah anggaran dipakai untuk kepentingan rakyat,” ujar August.

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: