Rabu , Oktober 27 2021

Pernyataan Sikap Badan Persiapan Pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) Terhadap SKB 3 Menteri

Sejumlah tokoh yang ikut dalam penyampaian pernyatan sikap persiapan pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau. (Foto: Repelita)

Jakarta (Riaunews.com) – Pada Kamis (18/2/2021), bertempat di Hotel Balairung, Matraman, Jakarta, sejumlah tokoh Masyarakat Suamtera Barat mengadakan Pernyataan Sikap terhadap Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri (SKB 3 Menteri).

Selain itu, pernyataan sikap ini juga sebagai persiapan pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau yang telah pernah digaungkan beberapa tahun sebelumnya.

Hadir dalam pembacaan pernyataan sikap tersebut, antara lain: Dr H Moctar Naim M.Si, Kolonel (Purn) Adrianus ILra M.Si, Dr Taswem Tarib SH MH BcIM, Dr dr Manoefris Spj, Dr Eliya MPd, Dr Elfira Naim MSi, H Radias Dilan SH, Prof Dr Masri Mansoer, Anton Pratama SE, Prof Dr Mursil Zahri, H Ir Taufik Bey, Eri, dan Harun Spdi.

Berikut isi pernyataannya, dikutip dari laman Repelita.com:

Bismillahirahmannirrahim
Assyalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh

Covid 19 membawa Masalah besar pada seluruh sendi kehidupan bangsa Indonesia terutama bagi dunia pendidikan. Karena proses pendidikan tidak bisa dilakukan secara tatap muka tapi terpaksa dilakukan dengan system belajar jarak jauh. Pelaksanan pendidikan jarak jauh sangat berat dirasakan oleh peserta didik dan orang tua peserta didik akibat pandemi Covid-19 ini.

Solusi pendidikan jarak jauh terpaksa dilakukan meskipun kurang efektif, kurang efisien dan kurang bermakna. Efek covid 19 tidak hanya berdampak bagi menurunnya kwalitas pendidikan tetapi juga berdampak pada seluruh sendi kehidupan berbangsa dan bernegara di negara kita.

Efek yang ditimbulkan oleh covid 19 terasa sekali terhadap menurunnya kualitas pendidikan, kualitas keimanan, stabilitas nasional, ketahanan pangan, dan meningkatnya angka kemiskinan, angka pengangguran, dan angka kriminalitas. Sebaiknya semua komponen bangsa dapat bekerjasama dalam mengatasi Covid-19 dan efek yang ditimbulkan oleh covid 19.

Masalah yang ditimbulkan oleh efek covid 19 inilah yang harus menjadi perhatian penuh dan penanganan serius oleh pemerintah dalam memberikan solusi, kebijakan dan jalan ke luar yang terbaik agar bangsa Indonesia bisa ke luar dari kertepurukan ini. Jadi sangatlah tidak bijak dan tidak elok dan tidak signifikan di era pandemic covid 19 ini masalah seragam sekolah di satu daerah direspon secara berlebihan dan dijadikan masalah besar dan ditangani secara serius pula sehingga pemerintah mengeluarkan kebijakan SKB 3 Menteri. Sebaiknya hal-hal yang menimbulkan kontroversi dan perpecahan antar sesama anak bangsa yang dapat mengoyak persatuan dan kesatuan bangsa dan kerukunan antar umat beragama semestinya dihindari oleh semua pihak.

Semoga pemerintah dapat menyelesaikan masalah-masalah nasional yang lebih krusial dan esensial dibandingkan dengan masalah seragam sekolah dengan baik dan bijak demi kelansungan hidup seluruh Rakyat Indonesia yang damai, sejahtera, bersatu dan bersama meskipun di tengah Pandemi covid 19.

Oleh karena itu kami Badan Persiapan Pembentukan Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) meminta kepada pemerintah agar meninjau ulang Keputusan Bersama Tiga Mentri yaitu Mentri Pendidikan, Mentri Agama dan Mentri Dalam Negeri tentang Penggunaan Pakaian Seragam dan Atribut sekolah Bagi Peserta Didik, Pendidik, dan Tenaga Kependidikan di Lingkungan Sekolah yang Diselenggarakan Pemerintah Daerah pada Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah.

Sistem Pendidikan Nasional bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga Negara Indonesia yang demokratis serta bertanggung jawab, Mengacu kepada Hukum dan perundang-undangan yang berlaku di Negara Republik Indonesia, kami dari BP2DIM menyatakan SIKAP sebagai berikut:

Pertama: Undang-Undang Dasar (UUD 1945) Republik Indonesia Pasal 31 ayat 3
Berdasarkan pengaturan yang kaku dan ketat pada diktum Ketiga dalam Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut secara substantif tidak sejalan dengan prinsip dalam Pasal 31 ayat (3) UUD 1945 yang mengatur “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang berakhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur oleh undang-undang”.

Kedua: Berdasarkan UUD 1945 pasal 29
Memakai pakaian khusus keagamaan (pakaian seragam khas muslimah) merupakan bagian dari pelaksanaan ajaran agama sebagaimana yang sudah diatur dan dijamin oleh Pasal 29 UUD 1945. Karenanya pemerintah harus melindungi hak siswa dalam menjalankan ajaran agamanya melalui peraturan sekolah yang bijaksana dan moderat, yang menumbuhkan keberagamaan siswa yang relijius, damai, toleran, serta meningkatkan keimanan, ketakwaan,kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia.

Ketiga: Berdasarkan Undang-Undang Pendidikan No.20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat pendidikan, dan ayat (3) menegaskan bahwa Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu system pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan Kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang. Untuk itu, seluruh komponen bangsa wajib mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan Negara Indonesia.

Pengaturan yang kaku dan ketat pada dictum dalam Keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut secara Subtansial tidak sejalan dengan prinsip Undang-Undang Pendidikan Naional No. 20 tahun 2003.

Keempat, merespons diktum Kelima huruf d, dalam Keputusan Bersama Tiga Menteri yang menyatakan “Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan memberikan sanksi kepada sekolah yang bersangkutan terkait dengan bantuan operasional sekolah dan bantuan pemerintah lainnya yang bersumber dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan”, tidak sejalan dengan ketentuan dalam UUD 1945 Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2). Ketentuan Pasal 31 UUD 1945, ayat (1) mengatur Setiap warga negara berhak mendapat Pendidikan dan ayat (2) yang mengatur Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.

Kelima: Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pakaian Seragam Sekolah Bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah khususnya bagi siswa muslimah sangat akomodatif dan konstitusional. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Permendikbud mengatur “Pakaian seragam khas muslimah adalah pakaian seragam yang dikenakan oleh peserta didik muslimah karena keyakinan pribadinya sesuai dengan jenis, model, dan warna yang telah ditentukan dalam kegiatan proses belajar mengajar untuk semua jenis pakaian seragam sekolah”.

Karenanya Permendikbud tersebut masih sangat relevan untuk dilaksanakan di sekolah yang diselenggarakan pemerintah daerah dan dapat mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu membentuk insan Indonesia yang beriman, bertakwa, dan berkarakter akhlak mulia.

Keenam: Undang-Undang Dasar NKRI tahun 1945 Pasal 18 B ayat 2 berbunyi Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang diatur dalam undang-undang.

Berdasarkan pasal 18 B ayat 2 tersebut dimana Negara mengakui dan menghormati kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya maka masyarakat Minangkabau memiliki Hukum Adat yang terkandung dalam Falsafah Adat Masyarakat Minangkabau yaitu “Adat Basandi Syarak, Syarak Basandi Kitabullah Artinya segala peraturan bagi orang Minang baik di Ranah maupun di rantau semuanya bersumberkan kepada Al Qur’an Nur Karim.

Falsafah ABS–SBK ini sudah menjadi kearifan Lokal Budaya Minang jauh sebelum Indonesia ini berdiri.

Oleh karena itulah maka muncul Perda tentang tata cara berpakaian dan bentuk pakaian seragam peserta didik di sekolah pada pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah yang sudah diberlakukan sejak 15 tahun yang lalu, dimana Undang-undang memberikan kewenangan penuh kepada daerah untuk membuat aturan hukum tentang tata cara berpakaian sesuai dengan undang-undang no. 32 tahun 2014 tentang Otonomi Daerah.

Ketujuh: Pertimbangan UU 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan adalah:
bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan secara terencana, terpadu, dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional yang menjamin pelindungan hak dan kewajiban segenap rakyat Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

Pasal 7 UU NO. 12 tahun 2011 tentang tata cara Pembentukan Peraturan menyatakan bahwa Pembentukan Peraturan Perundang-undangan bahwa Aturan yang lebih rendah yang bertentangan dengan aturan yang lebih tinggi dapat dibatalkan demi hukum oleh karena itu Surat Keptusan 3 Mentri (SKB 3 Mentri) itu dengan sendirinya dapat dibatalkan demi HUKUM.

Oleh karena itu berdasarkan landasan Filosofis ABS-SBK, landasan Sosiologis Kearifan Lokal Budaya Minang, dan landasan Yuridis peraturan perundang-undangan kami dari Badan Pengurus Daerah Istimewa Minangkabau (BP2DIM) meminta kepada pemerintah agar merevisi SKB 3 Menteri yang disesuaikan dengan Agama dan Kepercayaan masing-masing dan kearifan local budaya masyarakat Adat di daerah masing-masing.

Kami meminta kepada pemerintah khususnya Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian Agama, dan Kementerian Dalam Negeri agar meninjau ulang dan merevisi SKB 3 Menteri tersebut.

Kami juga memohon agar Menteri Pendidikan dapat lebih fokus lagi dalam mengatasi masalah dan dampak pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh yang membuat kwaltias pendidikan di Indonesia menurun. Sebaiknya Mentri Pendidikan dan Kebudayaan lebih fokus lagi memberikan perhatian pada program pendidikan yang berkualitas pada pendidikan Dasar dan Menengah dalam upaya meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia.

Demikianlah pernyataan sikap ini kami buat dalam keadaan sadar dan sehat dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Atas perhatian Yang terhormat Bapak Presiden Republik Indonesia, Yang Terhormat Bapak Menteri Pendidikan, Yang terhormat Bapak Menteri Dalam Negeri dan Yang Terhormat Bapak Menteri Agama kami mengucapkan terima kasih.***

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: