Rachland Nashidik dan Andi Arief Kompak Sebut Moeldoko yang Ingin Mendongkel Kepengurusan Demokrat

Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko
Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Jakarta (Riaunews.com) – Politikus Partai Demokrat Rachland Nashidik menyebut nama Kepala Kantor Staf Kepresidenan Moeldoko sebagai salah satu pelaku gerakan yang berusaha mendongkel kepengurusan partainya.

“Yang non kader partai adalah seorang pejabat tinggi pemerintahan, mohon maaf, yaitu Kepala Staf Presiden Jenderal TNI (Purn) Moeldoko,” kata Rachland dalam keterangannya, Senin (1/2/2021).

Rachland menjelaskan, partainya menerima laporan dan aduan dari banyak pemimpin dan kader di pusat maupun daerah tentang adanya gerakan dan manuver politik yang dilakukan sejumlah kader dan eks kader Demokrat bersama pihak eksternal.

Rachland kemudian menyindir Moeldoko terkait upaya pengambilalihan itu.

“Selamat malam, Jenderal Moeldoko. Kalau tak mampu jadi the good, jangan jadi the bad, apalagi the ugly,” kicaunya dalam akun Twitter @RachlanNashidik.

Hal senada juga dicuitkan Kepala Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Andi Arief.

Melalui akun media sosial Twitter, Andi menuding Kepala Kantor Staf Presiden Moeldoko ada di balik upaya pengambilalihan partainya secara paksa.

“Banyak yang bertanya siapa orang dekat Pak Jokowi yang mau mengambil alih kepemimpinan AHY di Demokrat, jawaban saya KSP Moeldoko,” kicaunya, Senin (1/2).

Gabungan dari pelaku gerakan ini ada 5 (lima) orang, terdiri dari 1 kader aktif (J), 1 anggota PD tidak aktif (sudah 6 tahun) (M), 1 eks kader yang sudah lama (9 tahun yang lalu) meninggalkan partai karena menjalani hukuman akibat korupsi (N), dan 1 eks kader yang telah meninggalkan partai 3 tahun yang lalu (D). Sedangkan yang non kader partai adalah Moeldoko.

Hingga berita ini diturunkan, Tempo sudah berusaha meminta konfirmasi ke istana namun belum direspon. Malam ini, KSP akan memberikan penjelasan.

Sebelumnya, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan ada gerakan pengambilalihan paksa kepemimpinan Partai Demokrat. AHY menyebutkan para pimpinan dan kader Demokrat yang melaporkan gerakan tersebut, mereka merasa tidak nyaman dan bahkan menolak ketika dihubungi dan diajak untuk melakukan penggantian Ketum Partai Demokrat.

Ajakan dan permintaan dukungan untuk mengganti dengan paksa Ketum Partai Demokrat tersebut, dilakukan baik melalui telepon maupun pertemuan langsung.

“Dalam komunikasi mereka, pengambilalihan posisi Ketum PD, akan dijadikan jalan atau kendaraan bagi yang bersangkutan, sebagai calon presiden dalam Pemilu 2024 mendatang,” ujar AHY.

AHY kemudian mengirim surat kepada Jokowi untuk mengklarifikasi hal itu.

“Kenapa AHY berkirim surat ke Pak Jokowi, karena saat mempersiapkan pengambilalihan menyatakan dapat restu Pak Jokowi,” lanjut Andi Arief.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: