Selasa , Juni 15 2021

Setelah Bikin Heboh, GAR ITB Bantah Sebut Din Syamsuddin Radikal

Shinta Madesari
Jubir GAR ITB saat diwawancarai Kompas TV.

Jakarta (Riaunews.com) – Juru bicara Gerakan Anti Radikal (GAR) alumni Institut Teknologi Bandung (ITB) Shinta Madesari membantah menuding mantan Ketua PP Muhammadiyah Din Syamsuddin sebagai sosok radikal.

“Kami tidak menuduh Pak Din radikal. Teman-teman di Muhammadiyah belum baca detil laporannya, jadi ambil kesimpulan masing-masing,” kata Shinta saat diwawancara “Kompas Petang” di Kompas TV, Sabtu (13/2/2021).

Shinta juga mengatakan bahwa laporannya sudah masuk ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN). “Ya jadi nanti yang memutuskan KASN. Mau ditindaklanjuti atau tidak,” katanya pasrah.

Sebelumnya, GAR Alumni ITB melaporkan Din Syamsuddin ke KASN tertuang dalam surat nomor 05/Lap/GAR-ITB/X/2020 tanggal 28 Oktober 2020, perihal Laporan pelanggaran Disiplin PNS atas nama Terlapor Prof. Dr.. H.M. Sirajuddin Syamsuddin, M.A., Ph.D, dan surat nomor 10/Srt/GAR-ITB/I/2021 tanggal 28 Januari 2021, perihal Hukuman disiplin PNS a/n Prof. Dr. H.M. Sirajuddin Syamsuddin, M.A. Ph.D.

Ada enam poin laporan GAR Alumni ITB ke KASN.

1. GAR menganggap Din bersikap konfrontasi terhadap lembaga negara dan terhadap keputusannya. Peristiwa ini dicatat oleh GAR ITB pada 29 Juni 2019.

2. Din dicap mendiskreditkan pemerintah, menstimulasi perlawanan terhadap pemerintah yang berisiko untuk terjadinya proses disintegrasi bangsa.

3. Din dituding melakukan framing yang menyesatkan kepada pemahaman masyarakat umum. Ia berupaya mencederai kredibilitas pemerintahan RI yang sah.

4. GAR ITB menyoal posisi Din sebagai PNS yang menjadi pemimpin kelompok yang beroposisi terhadap pemerintah. Hal ini terjadi saat deklarasi KAMI pada tanggal 18 Agustus 2020.

5. Din dinilai telah menyebarkan kebohongan, fitnah, dan mengagitasi publik agar bergerak melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah.

6. Din dituding berupaya mengeksploitasi sentimen agama.

Menkopolhukam Mahfud MD membenarkan ada sekelompok alumni ITB menemui Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB) Tjaho Kumolo. Namun kata, Mahfud, Tjahjo hanya mendengarkan saja.

“Tapi pemerintah tidak menindaklanjuti laporan itu, apalagi memproses, kata Mahfud, Sabtu (13/2/2021).***

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: