Selasa , November 30 2021

Tugas Negara Menyediakan Lapangan Kerja, Bukan Dialihkan ke Pengusaha

Nelly, M.Pd.

Oleh: Khadijah Nelly, M.Pd.

Miris! di tengah banyaknya rakyat sedang kesulitan ekonomi dan susah mendapatkan lapangan pekerjaan, publik dikejutkan lagi dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) bahwa pemerintah hanya bisa menyediakan lapangan pekerjaan sesekali waktu atau tidak berkelanjutan. Menurut Presiden perluasan lapangan kerja secara berkelanjutan hanya bisa dilakukan oleh pelaku usaha, bukan pemerintah. Kunci dari penyediaan lapangan kerja ada di pengusaha, perluasan lapangan kerja berkelanjutan adalah dari pelaku usaha, dari dunia usaha, bukan dari pemerintah (20/2/2021).

Ini artinya ke depan warga masyarakat akan semakin sulit untuk mendapatkan pekerjaan, sebab dari pemerintah sendiri tidak akan menyediakan lapangan kerja berkelanjutan, namun menyerahkan sepenuhnya pembukaan lapangan kerja pada para pengusaha. Menyerahkan urusan pembukaan lapangan kerja pada swasta atau pengusaha sama saja negara ingin lepas tangan terhadap urusan rakyatnya. Tentu saja tak akan ada jaminan ke depan tersedianya lapangan kerja yang layak bagi masyarakat.

Padahal sebagaimana diketahui angka pengangguran di tengah masyarakat semakin meningkat tiap tahunnya, apalagi semenjak pandemi terjadi PHK besar-besaran akibat usaha pada gulung tikar. Ini tentu saja menambah jumlah warga masyarakat yang tidak bekerja lagi atau menganggur.

Ironisnya, di sisi lain ternyata para pekerja asing terus saja berdatangan ke dalam negeri mendapat pekerjaan dan gajih yang sangat layak. Sementara warga pribumi tak disediakan lapangan kerja, padahal kondisi mereka sangat memprihatinkan dengan segala persoalan kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

Ya, adanya kebijakan baru tersebut sungguh sangat disayangkan, sebab ini bertolak belakang dengan janji manis saat kampanye periode kepemimpinan pertama dan ke dua dimana akan menyediakan 10 juta lapangan kerja. Namun sampai hari ini janji-janji tersebut belum juga terealisasi. Jangankan 10 juta lapangan kerja, ya ada malah berlepas tangan dan malah membuat kebijakan pembukaan lapangan kerja yang diserahkan kepada swasta atau pengusaha. Padahal sudah seyogianya tugas dan fungsi negara dan pemimpin itu adalah mengurusi urusan rakyatnya, memberikan pelayanan kepada rakyat dan bertanggungjawab atas setiap pemenuhan kebutuhan rakyatnya, termasuk menyediakan lapangan pekerjaan.

Pun, harusnya segala kebijakan dari para pemangku kekuasaan hendaknya memihak pada rakyatnya, lebih memprioritaskan lagi pemenuhan hak rakyatnya. Jadilah pemimpin yang mencintai dan dicintai rakyatnya, berlakulah adil dan memaksimalkan peran dalam mensejahterakan dan memberikan rasa aman dan nyaman kepada rakyat yang dipimpin. Rakyat hari ini sedang mengalami banyak kesulitan hidup, harusnya negara hadir dalam pemecahan masalah termasuk menyediakan lapangan pekerjaan yang layak dan banyak. Ini demi kebaikan untuk seluruh rakyat, bagi keutuhan bangsa dan negara.

Di tengah krisis kepemimpinan hari ini, alangkah baiknya bangsa ini untuk menilik dan mencontoh bagaimana kepemimpinan Islam. Rasulullah Muhammad SAW dan para pemimpin Islam setelahnya adalah sebaik-baik pemimpin yang fokus dan memberikan yang terbaik untuk umat yang mereka pimpin. Sebab kepemimpinan itu adalah amanah dan kelak akan dipertanggungjawabkan dihadapan Allah SWT, maka saat memimpin, urusan rakyat adalah sesuatu hal yang harus diupayakan untuk dipenuhi termasuk memberikan dan menyediakan pekerjaan bagi rakyatnya.

Demikianlah seharusnya pemimpin yang dicontohkan dalam Islam. Rasa takutnya dengan hari pembalasan akan menjadikan dia memimpin dengan bijak dan bertanggungjawab, adil dan mensejahterakan rakyatnya, tentu saja dengan kepemimpinan seperti ini negara akan berkah dan mulia.***

Penulis Merupakan Akademisi dan Pemerhati Masalah Sosial Masyarakat

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: