UU Cipta Kerja Dprediksi Akan Memperparah Alih Fungsi Lahan

Alih fungsi lahan pertanian diperkirakan akan lebih masif saat UU Cipta Kerja dilaksanakan,

Jakarta (Riaunews.com) – Kementerian Agraria dan Tata Ruang (ATR) atau Badan Pertanahan Nasional (BPN) memprediksi alih fungsi lahan sawah semakin besar setelah UU Cipta Kerja dilaksanakan.

Pasalnya, peningkatan aliran modal asing yang terjadi usai pelaksanaan uu itu bakal mendorong pembangunan infrastruktur. Pembangunan itu mereka pastikan akan membutuhkan lebih banyak lahan.

Oleh karena itulah, alih fungsi lahan persawahan sulit dihindari.

“Sebelum UU Cipta Kerja ini terbit sudah ada indikasi penurunan lahan sawah 150 ribu hektare (Ha) per tahunnya. Dengan uu ini tentu saja alih fungsi lahan semakin besar lagi karena banyak sekali PSN (Proyek Strategis Nasional) dan kepentingan umum yang dibangun di sawah,” ujar Kasubdit Pengendalian Alih Fungsi Lahan Kementerian ATR Vevin Syoviawati Ardiwijaya dalam diskusi virtual, Senin (22/2).

Namun, ia mengaku belum mengantongi perkiraan tambahan luasan alih fungsi lahan sawah akibat pemberlakuan uu itu.

Dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Hak Tanah, Alih Fungsi Lahan, Kepulauan dan Wilayah Terluar Kementerian ATR Asnawati mengatakan sekitar 90 ribu Ha lahan sawah berpotensi hilang per tahun.

Itu terjadi akibat alih fungsi lahan sawah menjadi non sawah untuk kawasan pemukiman dan industri. Pihaknya mencatat kebutuhan untuk kedua kebutuhan tersebut mencapai 150 ribu hektare per tahun.

Sedangkan kemampuan cetak sawah baru hanya mencapai sebanyak 60 ribu Ha per tahun.

“Cetak sawah baru, jika kami bandingkan dengan alih fungsi lahan sawah ke non-sawah yang terjadi, jauh dari kata seimbang. Dengan sendirinya di sini akan ada potensi kehilangan lahan sawah 90 ribu Ha per tahunnya,” ujarnya.

Kondisi itu sejalan dengan pertambahan jumlah penduduk sehingga menyebabkan kebutuhan lahan untuk kawasan pemukiman terus meningkat.

Faktor lainnya yang menyebabkan maraknya alih fungsi lahan sawah adalah ketersediaan air yang cukup melimpah, ketersediaan akses jalan menuju lokasi, dan alih daya petani menjadi tenaga kerja.

“Hal ini menimbulkan kerentanan lahan sawah nasional. Maka perlunya pengendalian alih fungsi lahan sawah sebagai kegiatan yang mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” ucapnya.***

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: