Senin , Juni 21 2021

Revisi RTRW  Bapemperda DPRD Riau Tunggu Data dari Pemprov

Ketua Bapemperda DPRD Riau Makmun Solihin

PEKANBARU (RiauNews.com)-Badan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau menempatkan revifisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau tahun 2018 menjadi prioritas untuk dituntaskan pada tahun 2021.

Namun refisi yang diajukan oleh Pemprov Riau ini menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Jikalahari dan Walhi terhadap 5 pasal di RTRWP Riau ini belum dibahas terlalu jauh oleh DPRD Riau.

” Refisi Perda RTRWP Riau ini sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tentunya akan menjadi skala prioritas DPRD Riau untuk dituntaskan pada tahun ini,” kata ketua Bapemperda DPRD Riau, Makmun Solihin, Rabu (17/3/21) ditemui di DPRD Riau.

Makmun mengatakan pihaknya belum membahas terlalu jauh refisi Perda RTRW tersebut karena masih menunggu draft revisi dari Pemprov Riau.

“Yang jelas pembahasan RTRWP Riau ini akan melibatkan semua pihak terkait termasuk publik agar hasilnya nanti bisa diterima semua pihak,” ujarnya.

Diakuinya Perda RTRWP Riau 2018 tersebut terdapat kekeliruan seperti ada 800 hektar lahan di Desa Tri Manunggal lahan milik masyarakat tersebut sudah bersertifikat sejak beberapa puluh tahun lalu namun ada yang mengklaim lahan tersebut masuk pada kawasan hutan.

” Di Bengkalis ada juga lahan masyarakat yang sudah ditempati sebelum negara ini merdeka. Jadi mereka sudah mengirimkan berbagai berkas dan data ke kita, kemudian juga ada masukan dari advokat itu menggugat dan hasilnya sudah disampaikan ke kita. Kita masih membuka ruang untuk itu,” kata Makmun.

Politisi PDIP ini menjelaskan Bapemperda akan mengkonsultasikan ke Kemendagri terkait revisi RTRWP Riau termasuk Ranperda lainnya seperti Ranperda Pesantren yang beberapa kali batal diparipurnakan.

Pewarta: Edi Gustien

 

(RiauNews.com)-Badan Pembuatan Rancangan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Riau menempatkan revifisi Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau tahun 2018 menjadi prioritas untuk dituntaskan pada tahun 2021.

Namun refisi yang diajukan oleh Pemprov Riau ini menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang mengabulkan gugatan Jikalahari dan Walhi terhadap 5 pasal di RTRWP Riau ini belum dibahas terlalu jauh oleh DPRD Riau.

” Refisi Perda RTRWP Riau ini sudah masuk dalam Program Legislasi Daerah (Prolegda) tentunya akan menjadi skala prioritas DPRD Riau untuk dituntaskan pada tahun ini,” kata ketua Bapemperda DPRD Riau, Makmun Solihin, Rabu (17/3/21) ditemui di DPRD Riau.

Makmun mengatakan pihaknya belum membahas terlalu jauh refisi Perda RTRW tersebut karena masih menunggu draft revisi dari Pemprov Riau.

“Yang jelas pembahasan RTRWP Riau ini akan melibatkan semua pihak terkait termasuk publik agar hasilnya nanti bisa diterima semua pihak,” ujarnya.

Diakuinya Perda RTRWP Riau 2018 tersebut terdapat kekeliruan seperti ada 800 hektar lahan di Desa Tri Manunggal lahan milik masyarakat tersebut sudah bersertifikat sejak beberapa puluh tahun lalu namun ada yang mengklaim lahan tersebut masuk pada kawasan hutan.

” Di Bengkalis ada juga lahan masyarakat yang sudah ditempati sebelum negara ini merdeka. Jadi mereka sudah mengirimkan berbagai berkas dan data ke kita, kemudian juga ada masukan dari advokat itu menggugat dan hasilnya sudah disampaikan ke kita. Kita masih membuka ruang untuk itu,” kata Makmun.

Politisi PDIP ini menjelaskan Bapemperda akan mengkonsultasikan ke Kemendagri terkait revisi RTRWP Riau termasuk Ranperda lainnya seperti Ranperda Pesantren yang beberapa kali batal diparipurnakan.

Pewarta: Edi Gustien

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: