Rabu , Juni 16 2021

Lima Tahun Jadi Tersangka dan Akhirnya Ditahan KPK, RJ Lino Justru Mengaku Bahagia

RJ Lino
Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II RJ Lino ditahan KPK. (Foto: CNNIndonsia.com)

Jakarta (Riaunews.com) – Jika biasanya para tersangka kasus korupsi “malu-malu”, minta maaf, atau bahkan membantah sangkaan KPK, walau ujungnya mereka divonis penjara, namun tidak dengan RJ Lino.

Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Pelindo II yang memiliki nama lengkap Richard Joost Lino ini. Dia justru mengaku senang saat ditahan KPK usai menyandang status tersangka selama lima tahun.

“Saya senang sekali setelah lima tahun menunggu di mana saya diperiksa tiga kali dan sebenarnya enggak ada artinya apa-apa pemeriksaan itu, hari ini saya ditahan, jadi supaya jelas statusnya,” kata RJ Lino di lobi Gedung Merah Putih KPK, Jumat (26/3/2021).

Dilansir Okezone.com, RJ Lino pun mempertanyakan soal dugaan kerugian keuangan negara dalam kasusnya yang sempat dipaparkan KPK. Lino menekankan soal kerugian negara akibat biaya pemeliharaan Quay Container Crane (QCC) di PT Pelindo II, seharusnya bukan tanggung jawab dia.

“Saya mau tanya apa urusannya Dirut maintenance? Enggak lah. Perusahaan itu perusahaan gede, urusan pemeliharaan bukan urusan Dirut. 22 ribu dolar itu Rp300 juta. Dibagi 6 tahun, 50 juta setahun. Bagi 3 crane, 16 juta satu crane, bagi 365 hari 40 ribu rupiah perhari,” tuturnya.

Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata membeberkan alasan pihaknya baru menahan RJ Lino pada hari ini, Jumat (26/3/2021). Sebab, kata Alex -sapaan karib Alexander-, pihaknya terkendala pada penghitungan kerugian keuangan negara terkait pengadaan tiga QCC di Pelindo II.

“Kendalanya memang dari perhitungan kerugian negara di mana BPK itu meminta agar ada dokumen atau harga pembanding terhadap alat tersebut dan itu sudah kami upayakan baik melalui kedutaan China,” ujar Alex di kantornya.

Pria yang menjabat dua periode kepemimpinan di KPK itu menjelaskan bahwa Inspektorat dari China sempat menemui pihaknya untuk membahas hal tersebut. Saat itu, kata Alex, KPK sudah menyampaikan bahwa membutuhkan harga QCC yang dijual PT Wuxi Hua Dong Heavy Machinery. Co.Ltd (HDHM).

“Bahkan, tahun 2018, Pak Laode dan Pak Agus Rahardjo (mantan pimpinan KPK) ke China dan dijanjikan bisa bertemu menteri atau jaksa agung, tapi pada saat terakhir ketika mau bertemu dibatalkan,” bebernya.

Menurut Alex, hal itulah yang kemudian menjadi kendala bagi KPK untuk menuntaskan kasus ini. Di sisi lain, kata dia, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) juga menuntut harus tetap ada dokumen atau data yang dibutuhkan dalam penghitungan kerugian negara.***

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: