Senin , Juni 21 2021

Nasib Garam Kian Karam


Oleh : Alfiah, S.Si

Semua yang berakal sehat pasti sepakat bahwa Indonesia adalah negara kepulauan. Dirilis dari laman kkp.go.id, Indonesia memiliki garis pantai sepanjang 95.181 km dan merupakan garis pantai terpanjang kedua di dunia, dengan luas perairan laut mencapai 5,8 juta kilometer persegi, yang merupakan 71% dari keseluruhan wilayah Indonesia.

Sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan jumlah pulau sebanyak 17.504, kekayaan ini seharusnya patut disyukuri dengan mengelolanya secara optimal untuk kesejahteraan negeri ini.

Namun apa jadinya jika garam saja harus impor. Sementara dengan potensi laut yang dimiliki, Indonesia bisa menjadi negara pengekspor garam terbesar di dunia.

Ironis memang, kebijakan impor garam yang kebablasan, membuat petani garam Indonesia sangat dirugikan. Akhirnya nasib garam dalam negeri kian karam. Tenggelam karena banjirnya garam impor dari luar negeri.

Imbas dari kebijakan impor menyebabkan sebanyak 20.000 ton garam industri asal Kabupaten Sabu Raijua, Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga saat ini belum juga terjual.

Diberitakan Kompas.com, Koordinator Petani Garam Kecamatan Raijua, Barnabas Nite (40), menyatakan khusus di Kecamatan Raijua, terdapat ribuan ton garam yang masih ditumpuk di 20 gudang. Bahkan menurutnya saking penuhnya garam menyebabkan gudang penyimpanan menjadi jebol. Akibatnya banyak garam yang sudah di-packing di karung akhirnya berserakan di luar. Tambahnya lagi ribuan ton garam itu sudah menumpuk sejak tahun 2019 lalu, akibat tidak terjual. Terakhir tahun 2019 hanya terjual 400 ton saja.

Sementara produksi garam Gunung Kidul, Yogyakarta mati suri karena tidak adanya dukungan pemerintah. Pandemi akibat Covid-19 menyebabkan sepinya permintaan garam ditambah penerapan pengetatan secara terbatas kegiatan masyarakat (PTKM) menyebabkan petani garam Gunung Kidul memilih beralih profesi menjadi buruh bangunan.

Selain nasib petani garam yang kian suram, para pekerja pengangkut garam juga terkena imbas langsung ketika produsen garam lokal terancam gulung tikar karena kalah saing dengan garam impor.

Hartono (40) warga Desa Berahan, Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak, Jawa Tengah yang bermata pencaharian sebagai buruh angkut garam dari lahan produksi ke mobil pengangkut menuturkan, sudah hampir dua tahun ini penghasilannya berkurang karena beberapa faktor.

Impor Garam : Kebijakan Kontraproduktif

Kebijakan pemerintah mengimpor garam di tengah kesulitan rakyat akibat pandemi tentu sangat kontraproduktif, bersifat reaktif jangka pendek dan tidak konstruktif.

Peneliti Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan (Pustek) UGM Putut Indriyono menyayangkan rencana kebijakan pemerintah untuk membuka impor garam. Menurutnya pemerintah terkesan belum memiliki desain pengembangan industri garam nasional yang di dalamnya berisi strategi komprehensif dan peta jalannya.

Pemerintah tidak melihat dari sisi strategi pengembangan industri garam nasional jangka menengah dan panjang. Selama ini pemerintah cenderung mengambil kebijakan impor dengan hanya merespons kecenderungan permintaan pasar.

Padahal pemerintah seharusnya memiliki data yang valid soal kebutuhan garam dan memperhatikan kesejahteraan petani garam.

Angka kebutuhan garam setiap tahun seharusnya sudah diprediksi tonasenya, sehingga ada target pengurangan impor dari tahun ke tahun yang diikuti dengan target kebijakan produksi dari dalam negeri. Bila hal ini dilakukan beberapa tahun ke depan maka swasembada garam dapat dicapai.

Masa pandemi Covid-19 yang membuat proses ekspor dan impor semakin sulit, semestinya jadi momentum untuk meningkatkan produksi garam nasional dengan melibatkan produsennya. Selain itu, pemerintah juga perlu memperbaiki tata niaga garam yang berpihak kepada petani garam dan industri dalam negeri.

Sebagai salah satu negara maritim terbesar di dunia, sudah selayaknya pemerintah memiliki desain strategis dalam mewujudkan swasembada garam dengan memberikan perhatian besar terhadap industrialisasi pergaraman. Bahkan bukan hal yang mustahil Indonesia justru menjadi negera pengekspor garam terbesar di dunia.

Jika hal ini terwujud, tentu akan meningkatkan kesejahteraan rakyat dan berdampak pada laju perekonomian nasional.***

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: