Selasa , Juni 22 2021

Pemerintah Disarankan Tolak KLB Demokrat Atau Jokowi Pecat Moeldoko

jokowi dan moeldoko
Presiden Joko Widodo bersama Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.

Jakarta (Riaunews.com) – Keterlibatan Kepala Staf Kepresidenan (KSP), Moeldoko dalam kegiatan mengatasnamakan Kongres Luar Biasa (KLB) Partai Demokrat di Deli Serdang mutlak harus dijelaskan Presiden Joko Widodo.

Gurubesar Pemikiran Politik Islam FISIP UIN Jakarta, Din Syamsuddin mengatakan, publik patut mengetahui apakah kedatangan Moeldoko tersebut telah mengantongi izin Presiden Jokowi sebagai atasan atau tidak sama sekali.

“Jika Presiden Joko Widodo mengizinkan atau memberi restu, maka dapat dianggap presiden telah mengintervensi sebuah partai politik dan merusak tatanan demokrasi,” kata Din Syamsuddin dalam keterangan tertulisnya, Ahad (7/3/2021).

Namun sebaliknya, jika kedatangan Moeldoko tanpa mengantongi izin presiden, maka sudah selayaknya dipecat dari jabatannya sebagai KSP.

“Sebab jika dibiarkan akan merusak citra presiden. Dan jika dia memimpin partai politik, maka akan mengganggu pelaksanaan tugasnya sebagai KSP,” tekannya.

Melihat ekses yang ditimbulkan akibat manuver Moeldoko yang dalam KLB tersebut didaulat sebagai Ketua Umum Demokrat, pemerintah pusat juga harus mengambil sikap tegas.

“Yang terbaik bagi pemerintah adalah menolak keputusan KLB tersebut. Jika pemerintah mengesahkannya, maka akan menjadi preseden buruk bagi pengembangan demokrasi Indonesia, dan menciptakan kegaduhan nasional,” demikian Din Syamsuddin.***

 
 

Tinggalkan Balasan

%d blogger menyukai ini: